SUDAH 18 HARI MOGOK KERJA PEKERJA PT.DAYA RADAR UTAMA

Foto : Para Pekerja PT.Daya Radar Utama Melakukan Diskusi di Sela Mogok Kerja di Depan perusahaan( Jum'at,17/9/21)
Foto : Para Pekerja PT.Daya Radar Utama Melakukan Diskusi di Sela Mogok Kerja di Depan    perusahaan( Jum’at,17/9/21)

Sekitar kurang lebih 70 orang buruh yang tergabung dengan Serikat Buruh Pelabuhan Nusantra  ( SBPN ) yang berafliasi dengan Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia ( FBTPI ) masih melakukan aksi mogok kerja yang sudah memasuki hari ke 18 dampak dari gagalnya perundingan sesuai dengan undang –undang ketenaga kerjaan nomor 13 tahun 2003 pasal 137 yang berbunyi ‘’ bahwa mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/ buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan.

Walapun di guyur hujan dihari ke 14 tidak akan menyurutkan semangat para karywan  PT.Daya Radar Utama (DRU) di Jl. RE Martadinata Volker Tanjung Priok- Jakarta Utara  yang sudah lebih 40 tahun menjadi salah satu galangan terbaik di Indonesia. Dan telah memperbaiki berbagai macam kapal seperti tanker, ferry, dredgers, tug Boat, kemudian bulk carriers, kapal cepat ferry dan lainnya.

‘’Hujan tidaklah menjadi penghalang, badai pun kami lewati bersama demi mencapai satu tujuan, halangan dan rintangan adalah hal yang lumrah dalam perjuangan disini saya dan kawan-kawan menuntut agar perusahaan memenuhi tuntutan para pekerja diantaranya: perusahaan melakukan PHK sepihak setelah adanya Serikat buruh/pekerja,Hak pensiun pekerja ,Upah kurang bayar karena sebagian besar para pekerja di gaji dibawah Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta ‘’tegasnya Rasta Ketua Serikat SBPN-FBTPI.pada Jum’at,17/9/21.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Jimmy selaku pengurus serikat,mengatakan ‘’ ada 38 orang pekerja yang ikut mogok selama 18 hari mendapatkan Surat Peringatan  ( SP) ke 2.surat  tersebut di sampaikan lewat WhatsApp kepada masing-masing buruh  menurut dianggap tidak masuk kerja’’kata nya. pada Jum’at,17/9/21.

Perlu diketahui, mogok kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-232/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah (“Kepmenakertrans 232/2003”). konsekuensi Bila Menghalangi Mogok Kerja yang Sah, Tertib, dan Damai.

Siapapun tidak boleh menghalang-halangi mogok kerja yang sah, tertib, dan damai Yang dimaksud dengan menghalang-halangi antara lain dengan cara :

  1. menjatuhkan hukuman;
  2. mengintimidasi dalam bentuk apapun; atau
  3. melakukan mutasi yang merugikan.

Lebih lanjut juga diatur bahwa apabila suatu mogok kerja terlaksana dengan sah, tertib, dan damai; maka siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok kerja tersebut.

Selama pemogokan banyak simpati dan solidaritas dari para pekerja di sekitar lingkungan perusahaan hingga para anggota serikat yang berafliasi Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI-KPBI)  serta organisasi sekawan seperti LMND-DN,KRPI,mereka peduli karena melihat adanya pelanggaran Hak normative dan dugaan adanya menghalangi kebebasan berserikat yang di lakukan perusahaan .red mar

 

Mungkin Anda Menyukai