Pernyataan Sikap Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK)

poster seruan

Terkait Surat Undangan Kemenaker untuk Pembahasan RUU Cipta Kerja”Sebagaimana keterangan yang terlampir dalam undangan, Kementerian Ketenagakerjaan akan mengadakan pertemuan dengan beberapa Serikat Pekerja/Serikat buruh pada Hari Jumat, 3 Juli 2020.Menanggapi surat undangan Kementerian Ketenagakerjaan terkait tindak lanjut arahan Presiden untuk membahas RUU Cipta Kerja tersebut, kami Gerakan Buruh Bersama Rakyat menyampaikan sikap sebagai berikut:

1.Terkait RUU Cipta Kerja, pemerintah telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hukum administrasi mengatur asas keterbukaan sebagai asas utamanya .Dengan secara sengaja tidak menjalankan keterbukaan selama penyusunan RUU Cipta Kerja, pemerintah pantas dianggap melanggar asas ini.

2.Pemerintah juga patut dianggap melanggar asas kepentingan umum danketidak berpihakan.Asas ini mewajibkan pemerintah mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum, mempertimbangkan kepentingan parapihak, bersikap aspiratif dan tidak diskriminatif. Dengan hanyamelibatkan pengusaha dan meninggalkan kelompok masyarakat lainnya, pemerintah pantas dinilai telah melanggar asas ini.

3.Pemerintah juga patut dianggap melanggar asas kepastian hukum. Asas ini mewajibkan pemerintah taat aturan. Prinsip agar prosedur dipatuhi, sangat penting agar tidak terjadi apa yang disebut sebagai ‘The ends Justify the means’ atau tujuan membenarkan segala cara. Pemerintah sulit untuk tidak dinyatakan melanggar asas ini dan cenderung membenarkan segala cara untuk mencapai tujuan.

4.Pembahasan ulang RUU Cipta Kerja sebagai manayang dinyatakan oleh sebagian kalangan, tidak bisa kita pandang sebagai tindakan serius selama proses tersebut tidak di ikuti dengan upaya menarik draf RUU Cipta Kerja dan kluster lainnya untuk kemudian disusun ulang sesuai asas-asas sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.

5.Omnibus Law yang mulanya dinyatakan untuk merampingkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, pada kenyataannya malah di jadikan medium untuk mempermudah investasi, akumulasi laba bagi pengusaha dan menjauhkan kepentingan rakyat, baik itu buruh,petani, masyarakat adat, perempuan dan lainnya.

6.RUU Cipta Kerja sebagaimana yang telah disampaikan oleh banyak kelompok masyarakat dan serikat buruh jelas merupakan praktek perluasan fleksibilitas pasar tenaga kerja. RUU ini mengancam hak-hak dasar buruh atas jaminan pekerjaan (job security), jaminan pendapatan (incomesecurity) dan jaminan perlindungan sosial (socialsecurity).

7.RUU cipta kerja sebagaimana yang telah disampaikan oleh serikat-serikat petani danmasyarakat adat, semakin melegitimasi monopoli dan penguasaan tanah oleh kelompok korporasi dan elite bisnis, mendorong liberalisasi pasar tanah RUU ini sarat dengan kepentingan investor danpemodal, memuluskan konversi tanah pertanian, mempermudah perampasan tanah demikepentingan bisnis berbasis agraria (perkebunan, kehutanan, tambang).

8.Pertemuan yang di inisiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan kami nilai tidak relevan, tidak jelas tujuan dan fungsinya, lebih-lebih tidak ada tindakan pemerintah yang bisa dikategorikan serius untuk memulai pembahasan ulang RUU Cipta Kerja, semisal dengan menarik draf terlebih dahulu.

9.Pertemuan tersebut, bila dimaksudkan hanya untuk mendapatkan legitimasi dari serikat buruh, malah akan mempersulit keadaan perjuangan kelas pekerja di Indonesia dan memberikan amunisi bagi pemerintah, bahwa mereka telah menyerap aspirasi serikat buruh, walau sebenarnya sudah cacat secara prosedural.

10.Memandang komposisi kepersertaan dalam pertemuan tersebut, dimana serikatburuh diwakili delapan pihak dan begitu pula pihak pengusaha, kami menilai situasi ini sangat rentan. Patut diduga melihat komposisi yang ada, suara serikat buruh yang diundang tidak bulat sikapnya atas RUU Cipta Kerja. Hal itu akan mudah dikalahkan dengan satunya pikiran, gagasan dan sikap asosiasi pengusaha yang menghadiri pertemuan tersebut.

11.Kami tetap menegaskan sikap kami untuk mendesak dihentikannya semua prosespembahasan Omnibus Law dan mencabut RUU yang telah diajukan dengan landasan yang telah kami jelaskan diatas.

Demikian sikap kami atas pertemuan yang di inisiasi Kemenaker pada hari Jumat 3 Juli 2020.Organisasi buruh, serikat tani, Mahasiswa-Pelajar, Masyarakat Adat, Nelayan dan Kaum Perempuan yang melawan wajib menunjukkan sikap yang terang ditengah situasi yang krusial seperti saat ini.Rapatkan barisan, perjuangan akan kita lanjutkan!

JAKARTA, 2 Juli 2020

HormatKami,

Tertanda,

PimpinanKolektif Gerakan Buruh Bersama Rakyat Kami yang terhimpun dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK):

1.Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia(KPBI)

2.Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)

3.Konfederasi Serikat Nasional (KSN)

4.Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN)

5.Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI)

6.Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI)

7.Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI)

8.Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan (Jarkom SP Perbankan)

9.Solidaritas Pekerja Viva (SPV)

10.Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

11.Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Dewan Nasional (LMND-DN)

12.Federasi Pelajar Indonesia (FIJAR)

13.Aksi Kaum Muda Indonesia (AKMI)

14.Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO)

15.Perempuan Mahardhika

16.Purple Code Collective

17.Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

18.Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR)

19.Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Mungkin Anda Menyukai