KENAIKAN HARGA BBM RAKYAT TERCEKIK ,TURUNKAN HARGA SEMBAKO DAN CABUT UU CIPTA KERJA !

FBTPI-Halteng. Pada 3 September 2022, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar : dari Rp.5.150 menjadi Rp.6.800 jenis Pertalite : dari Rp.7.650 menjadi Rp.10.000, jenis Pertamax : dari Rp.12.500 menjadi Rp14.500. Kebijakan menaikan harga BBM ini menambah rangkaian kebijakan Pemerintah yang membuat masyarakat semakin terpuruk dan menderita. Pasalnya, hal ini mengabaikan efek domino yang ditimbulkan, yakni kenaikan harga bahan-bahan pokok akibat biaya produksi dan distribusi yang juga meningkat.

Lebih buruk, Pemerintah mengambil sikap ini tanpa terlebih dahulu memilih kebijakan alternatif yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat seperti merekonstruksi APBN, mengalihkan pendanaan proyek IKN, menghapus pajak penghasilan atau menaikan upah buruh. Hal secara jelas menunjukan, bahwa keputusan menaikan harga BBM sama sekali tidak didasarkan pada keberpihakan Pemerintah kepada rakyat.

Situasi arah sistem ekonomi politik kekuasaan rezim Jokowi – Maruf Amin memicu ketimpangan sosial yang melebar dan merantai leher kelas pekerja dan rakyat miskin. Kenaikan harga BBM sangat pengaruhi sektor kebutuhan pokok rakyat miskin, kelas pekerja, petani, nelayan, supir angkot, tukang ojek – ojek online, ibu-ibu di pasar, warga pesisir dan pulau, kebutuhan perempuan dan anak di Desa dan Kota.

Harga BBM meroket ; harga sembako naik, tarif trasportasi naik, tarif listrik naik, pendidikan dan kesehatan mahal dan kebutuhan dasar lainya ikut melambung tinggi : NKRI Harga Naik !

Di Maluku Utara, ditambah perampasan tanah petani – warga¬† Kampong Sagea Kec. Weda Utara Halmahera Tengah baru-baru ini — pemodal dan pemerintah daerah Kab. Halmahera Tengah diam dan membiarkan ruang agraria dan lingkungan hidup petani di rampas, pemaksaan sumber air tercemar atas dampak perluasan industri pertambangan atau proyek strategis nasional.

Oleh karena itu, kami mengajak kawan-kawan, kelas pekerja dan rakyat untuk ikut bersolidaritas dalam aksi – aksi demi membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan ulah rezim Jokowi – Maruf Amin dan pejabat-pejabat daerah di Maluku Utara.

  1. Tolak Kenaikan Harga BBM, Turunkan harga kebutuhan pokok !
  2. Cabut Omnibus Law Cipta Kerja dan PP turunanya !
  3. Cabut UU P3 !
  4. Tolak Revisi UU KUHP (RKUHP) !
  5. Tolak Revisi UU SISDIKNAS
  6. Selamatkan Kampung Sagea dan Hutan Patani dari Ancaman Industri Pertambangan !
  7. Naikkan Harga Komoditas (Pala, Kelapa, Cengkeh) !  ( Rep.Aslan )

Mungkin Anda Menyukai