BURUH TOLAK OMNIBUSLAW -PEMERINTAH FOKUS VIRUS CORONA ( COVID-19 )

 

FBTPI Jakarta.( 18/3 ) Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mendesak DPR dan pemerintah berhenti membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Jika pembahasan tetap dilakukan sama saja memprovokasi masyarakat berunjuk rasa menyuarakan penolakan.

Wakil Ketua KPBI, Jumisih.”DPR harus menghentikan proses omnibus law karena jika terus dilanjutkan berarti memprovokasi rakyat untuk turun ke jalan, dan itu artinya membahayakan kesehatan rakyat,” ujarnya.

Jumisih menilai pemerintah lebih perlu memfokuskan penanganan Covid-19, terutama mempersiapkan rumah sakit untuk masyarakat kecil yang kesulitan melakukan tes kesehatan. Baik itu karena akses mau pun faktor biaya.

Pengadaan alat kesehatan, ruang rawat pasien positif corona dan lain-lain juga lebih perlu diperhatikan. Terlebih, sejauh ini daerah masih mengandalkan Kementerian Kesehatan di Jakarta dalam penanganan virus corona.

Jumisih juga meminta pemerintah untuk menyiapkan hand sanitizer dan masker yang langka di pasaran. Itu semua perlu demi menekan penularan virus corona di berbagai wilayah.

“Menangkap pelaku penimbunan yang mengambil untung di tengah bencana,” katanya.

KPBI sendiri mulanya berencana mengadakan aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada 23 Maret 2020. Aksi terancam batal karena pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar rumah.serta menunda agenda-agenda yang sudah di jadwal oleh DEN KPBI dan federasi-federasi : FBTPI,FPBI,FBLP,FSP2KI, FSERBUK,FGSPB dan yang berafliasi.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan ada 227 orang positif mengidap virus corona. Ada 19 orang yang meninggal akibat virus tersebut dan 11 orang dinyatakan sembuh.Rep Mrl

 

Mungkin Anda Menyukai