Awal Mula Peringatan Hari Tani Nasional

FBTPI-Jakarta.Hari Tani Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 24 September. Dilansir situs Kemdikbud, pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada 24 September 1960 menjadi tonggak peringatan Hari Tani Nasional untuk memperjuangkan hak-hak seluruh tani di Indonesia.

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960,juga dijadikan dasar hukum penataan kekayaan Agraria Nasional. Selain itu, ada pula UUPA juga dibentuk untuk mewujudkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi, “Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Penetapan Hari Tani Nasional menjadi salah satu peringatan penting setiap tahun atas persetujuan Presiden Soekarno. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Repubik Indonesia Nomor 169 Tahun 1963.

Hal ini disebutkan Sukarno pada pidato nya yang berjudul ‘Djalanja Revolusi Kita’bahwa revolusi tanpa land reform adalah sama saja dengan gedung tanpa alas ,sama saja dengan pohon tanpa batang,sama saja dengan omong besar tanpa isi,tanah tidak bolehmenjadi alat penghisapan !tanah untuk mereka yang mereka yang betul-betul menggarap tanah ‘’

Kenapa kelas buruh berkepentingan langsung pada perjuangan Reforma Agraria Sejati?

Di masa silam ada ungkapan kondang yang berbunyi “Buruh Industri adalah anak kandung kaum tani.” Ungkapan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat untuk konteks jaman ini, tetapi setidaknya di dalamnya mengandung satu hal.

Anak-anak dari keluarga tani miskin atau buruh tani, yang tidak memiliki cukup lahan akibat ketimpangan kepemilikan lahan, terpaksa pergi ke kota mencari penghidupan yang lebih baik. Jumlahnya tidak sedikit. Terus bertambah seiring sulitnya kehidupan di pedesaan. Sampai sekarang kita bisa periksa di barisan anggota serikat buruh, cukup dengan bertanya “Siapa diantara kalian yang anak-anaknya keluarga petani?”, selalu masih ada yang mengacungkan jari.

Anak-anak petani yang pergi merantau lantas bersua dengan angkatan kerja perkotaan. Menumpuk jadi satu, menjadi cadangan angkatan produksi yang besar. Sementara sentra-sentra industri yang tersedia cukup terbatas. Berebutlah mereka. Di sini berjalanlah hukum “supply and demand” sederhana. Yang butuh kerja menggunung, yang tersedia sedikit. Harga tenaga kerja pun turun/murah. Yang tak tertampung dalam industri, sebagian akan menjadi basis dari apa yang dinamakan ‘kaum miskin kota.’

Kondisi ini melahirkan basis bagi apa yang dinamakan “politik upah murah” dan hubungan industrial yang longgar (kontrak dan outsoutcing). Orang sudi dibayar berapa saja dan bekerja dengan ikatan kerja yang selonggar apapun, yang penting bisa kerja. “Yang ngantri banyak”, celetuk seenaknya dan biasa kita dengar dari mulut HRD.

 

Mungkin Anda Menyukai