Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID) dan Partai Buruh menggelar Aksi Massa

Foto : Para masa aksi Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi di DPR RI.
Foto : Para masa aksi Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi di DPR RI.

FBTPI-Jakarta.Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID) dan Partai Buruh menggelar Aksi Massa dan Deklarasi, pembaruan nama, di tiga kantor Pemerintahan, Mahkmah Konstitusi (MK), Komisi Pemilihan Umum, (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kamis (30/06/22).

Dalam pantauan tim FBTPI.org, massa aksi mulai bergerak dari Pancoran, Jakarta Selatan pukul 12:30 WIB menuju Mahkmah Konstitusi, kemudian ketika menuju arah MK, Massa Aksi di hadang oleh aparatur kepolisian.

“Penghadangan ini menunjukan sikap arogansi kepolisian yang menjadi kepanjangan tangan Negara dan Kaum Pemodal yang anti terhadap demokrasi” Tutur Aldi saat diwawancarai oleh tim media FBTPI.org

Rivaldi Haryo Seno atau yang akrab disapa sebagai bung Aldi, yang merupakan Ketua Umum LMID, mengatakan, pihaknya ingin melakukan aksi damai di depan MK dalam rangka menuntut Presidensial Treshold, 20 persen. Namun, lanjutnya, ia merasa bahwa Aparat Kepolisian menunjukan sikap nya yang anti terhadap Rakyat.

Selanjutnya, dalam pantauan Tim Media FBTPI.org, Kembali. Massa Aksi yang sudah dihadang oleh aparat kepolisian melanjutkan aksinya di depan Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Dalam orasi nya, ia menjelaskan bahwa, LMID secara prinsip akan memenangkan Partai Buruh.

“Tentu saja, sesuai dengan tema Kongres X, kemarin di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kita akan memenangkan alat politik kita yaitu Partai Buruh” Jelas aldi pada saat orasi di depan Gedung KPU.

Selain itu, ia mengungkapkan pihaknya Bersama Partai Buruh, melihat adanya kecurangan didalam KPU, dengan masa kampanye yang, menurutnya melanggarmamanat konstitusi.

“Kebijakan Kampanye selama 75 hari melanggar amanat konstitusi dan tentu saja ini sangat merugikan Partai-Partai Politik Baru”  ungkap aldi.

“ini dirasa merupakan pesanan dari partai-partai yang berdaulat modal, karena sebelumnya masa kampanye yang seharusnya Sembilan bulan, ini di pangkas menjadi 75 hari” Lanjutnya.

Bukan hanya itu, ketegangan sempat terjadi antara Pihak Polisi dan Massa Aksi, yang melakukan dorongan-dorongan. Menurut, Ketua Bidang Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar, Muhammad Arira Fitra, ini merupakan bentuk kritik terhadap sikap arogansi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Massa Aksi.

Kemudian, pada Pukul 15:30 Massa aksi melanjutkan aksi massa nya di depan Gedung DPR RI, dan pukul 17:30 Aksi dtutup dengan menyatakan sikap , menuntut dan menolak ;

1. Tolak Omnibus Law
2. Tolak Revisi Pembentukan Peraturan Perundangan-perundangan (RUU-PPP)
3. Tolak Kampanye 75 Hari Pemilihan Umum
4. Hapuskan Presidensial Treshold 20 %
5. Hakim MK yang mempunyai hubungan keluarga dengan Presiden harus Mundur
6. Wujudkan Reforma Agraria Sejati
7. Tolak Revisi RKUHP
8.  Wujudkan Pendidikan Gratis ilmiah dan demokratis

Mungkin Anda Menyukai