RENCANA MOGOK KERJA BURUH MARUNI DAYA SAKTI MENUNTUT HAK NORMATIF

Foto : Aksi para Buruh PT.Maruni Daya Sakti di depan Perusahaan .
Foto : Aksi para Buruh PT.Maruni Daya Sakti di depan Perusahaan .

FBTPI -Jakarta. Para pekerja /Buruh PT.Maruni Daya Sakti yang mengerjakan Glass, Ceramics & Concrete di Jalan Raya Peternakan III, Jakarta Barat.  aksi hampir  bulan ini berdatangan solidaritas Para pekerja tersebut beranggapan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) yg dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yg terdapat di undang – undang ketenagakerjaan yg berlaku di Indonesia.

Yasin mengatakan “Ya, karena audiensi sebelumnya tidak menghasilkan titik kesepakatan.”

’’bahwa pemutusan hubungan kerja  tersebut berdalih dengan tidak lulus Assesment,sedangkan saya bersama kawan- kawan bekerja sudah puluhan tahun’’ujarnya.pada awak media Senin 25/7/22.

Lanjutnya ‘’ Kami juga menyurati perusahan untuk di ajak berunding Bipartit  guna untuk membahas Nota Khusus dan Anjuran tetapi 2 kali kami menyurati perusahaan untuk  Bipartit pertama di tolak dan yg ke dua kami ajukan kembali Bipartit ke 2 diterima disaat perundingan perusahan tetap menolak menjalankan 2 surat yang di keluar oleh Sudinakertrans Dan Energi Jakarta Barat.tegasnya Yasin.

Hal yang sama disampaikan Agus M.Salim Staf Hukum dan Advokasi DPP-FBTPI’’status hubungan kerja para pekerja sebelumnya tidak jelas dan saling lempar tanggung jawab antara perusahaan SPM’’

 Kini sudah ada kepastian melalui Nota Penetapan dari pengawasan Sudinakertrans dan Energi Jakarta Barat. bahwa para pekerja tersebut beralih kepada pemberi pekerjaan dalam hal ini PT.Maruni Daya Sakti.

 ‘’Di tengah upaya hukum yang sedang berjalan tiba-tiba pihak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, dengan dalih tudak lulus Assesment. Padahal, status hubungan kerja masih menjadi status Quo artinya biarkan upaya hukum berjalan sampai ada kepastian hukum  tetap. seharusnya menghargai proses hukum dan tidak ada pemutusan hubungam dengan dalih apapun” Tegasny M.Haerullandri Sekjen DPP-FBTPI pada senin 25/7/22.

Selama putusan tersebut dikeluarkan pihak Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat dimana pihak perusahaan belum menjalankan Nota Penetapan dari pengawasan,maka para buruh /pekerja tetap berada di depan perusahaan.

Dan rencana kamis 28 juli akan mengadakan rapat pimpinan komisariat membahas evaluasi selama aksi tersebut, serta rencana pemogokan kerja.

Mungkin Anda Menyukai