KONFERENSI PERS GEBRAK : DUA TAHUN JOKOWI-AMIN GAGAL SEJAHTERAKAN RAKYAT

Konferensi Pers GEBRAK di kantor LBH Jakarta,Selasa 26/10/21
 Konferensi Pers GEBRAK di kantor LBH Jakarta,Selasa 26/10/21

DUA TAHUN JOKOWI-AMIN GAGAL SEJAHTERAKAN RAKYAT SAATNYA RAKYAT BANGUN PERSATUAN, REBUT KEDAULATAN

Dua tahun sudah joko widodo menjabat sebagai presiden di periode keduanya bersama ma’ruf amin sebagai wakilnya. Dua tahun telah menunjukan kegagalan nyata, bahwa dibawah kepeminpinan jokowi-amin gagal sejahterakan rakyat. Dibuktikan melalui meorostnya pertumbuhan ekonomi dan gagalnya melindungi rakyat dari pandemi dengan angka penularan covid-19 yang tinggi, jutaan pekerja kehilangan pekerjaan tanpa ada perlindungan, perampasan tanah yang masih terjadi serta kemunduran demokrasi yang begitu nyata selama dua tahun didalam  periode  keduanya.  Namun  sebaliknya,  pemerintahan  dibawah  kemudi  jokowi-amin semakin menguatkan oligarki melalui pengesahan omnibuslaw cipta kerja yang memberikan karpet merah bagi investasi dengan mengorbankan rakyat indonesia sebagai tumbal krisis dari adanya skema tersebut.

Kemerosotan Kondisi Buruh

Selama dua tahun, pemerintahan jokowi-amin terus mengedepankan invetasi sebagai tujuan utama dari pembangunan ekonomi. Dengan terus merubah aturan untuk mempermudah izin investasi dan aturan ketenaga-kerjaan yang dibuat semenguntungkan mungkin bagi pengusaha sehingga kondisi buruh semakin merosot kehidupannya karena hak-hak yang semakin diperkecil. Sebelum era periode kedua pemerintahan jokowi, kaum buruh mengalami kemerosotan  melalui  sistem  outshorching,  sistem  kontrak  dan  upah  murah  melalui  PP pengupahan tahun 2015. Dan dibawah pemerintahan jokowi di periode kedua kelas buruh semakin mengalami ancaman nyata melalui pengesaham omnibuslaw cipta kerja yang merugikan kondisi buruh lebih buruk dari aturan ketenagakerjaan sebelumnya

Omnibus Law Cipta Kerja menjelma menjadi aturan yang melegalkan para pelaku usaha untuk merampas hak para buruhnya. Melalui Omnibuslaw Cipta Kerja mekanisme perjanjian kerja menjadi lebih fleksibel dengan memperbolehkan PKWT diperpanjang hingga 5 tahun (terdapat dalam PP Nomor 35 tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK). Omnibuslaw Cipta Kerja juga melegitimasi penghapusan Upah Minimum Sektoral dan perubahan formulasi penetapan Upah Minimum lewat PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang tidak lagi bersandarkan pada Harga Kebutuhan Hidup Layak (KHL), namun berdasarkan pertumbuhan ekonomi, laju inflasi dan daya penyerapan tenaga kerja yang justru stagnan bahkan merosot selama masa pandemi Covid-19. Akibatnya, pada tahun 2021 beberapa Kota/ Kabupaten tidak mengalami kenaikan UMK, hal itu dapat pula terjadi pada tahun 2022 nanti mengingat pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi nasional yang masih berlangsung hingga hari ini. Omnibuslaw Cipta Kerja juga melegitimasi pengurangan hak pesangon bagi buruh dari 32 bulan  gaji  menjadi  25  bulan  gaji,  tidak  berbatasnya  jenis  pekerjaan  outshorcing  serta pengurangan hak cuti. Upaya menggerogoti hak-hak dasar kaum buruh tersebut membuat pengusaha semakin mudah memberlakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak.

Dan kegagalan dua tahun pemerintahan jokowi-amin semakin Terbukti selama masa pandemi Covid-19 yang gagal menyelamatkan pekerja dari krisis akibat pandemi. Namun sebaliknya menambah luka pada buruh. tercatat sebanyak 29,3 juta pekerja di rumahkan dan di PHK sepihak tanpa upaya perlindungan jaminan sosial yang berarti dari negara.

UU Cipta Kerja Meliberalisasi Landasan Ekonomi Politik Agraria Nasional

Di dua tahun periode kedua jokoi memimpin, perampasan terus terjadi. Di 2020 terdapat 241 kasus konflik agraria yang berdampak pada 135.332 kepala keluarga dengan 122 kasus tersebut berasal dari sektor perkebunan. Hal ini sejalan dengan politik pembangunan jokowi di sektor agraria dengan terus memberikan kemudahan izin konsesi kepada korporasi perkebunan sekala besar dengan merampas tanah kaum tani. Dan di periode kedua, kondisi kaum tani semakin terancam perampasan tanah setelah disahkannya uu cipta kerja. karena UU Cipta Kerja telah mengubah landasan ekomomi politik agraria di Indonesia. UUD 1945 dan UUPA 1960 sebagai landasan pokok politik dan pengelolaan agraria nasional diabaikan. Prinsip dan semangat UU Cipta Kerja yang sangat liberal dan kapitalistik telah menjadikan tanah sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan dan dimonopoli oleh kelompok bisnis dan perusahaan besar.

Ideologi liberal dan kapitalistik yang dibawa oleh UU Cipta Kerja ini semakin melegitimisasi proses guremisasi dan proletarisasi petani menjadi buruh tani dan buruh dengan upah murah. Kehadiran UU Cipta Kerja semakin mengancam agenda reforma agraria.

Ada sekitar delapan puluh UU yang diubah oleh UU CK. Dua puluh diantaranya berkaitan dengan agraria,  dari UU Pengadaan Tanah, UU Minerba, UU Perlindungan Petani, dan UU lainnya. Dalam UU CK juga terdapat klausul baru mengenai Hak Pengelolaan (HPL). Klausul tersebut tentunya telah menabrak UUPA karena berpotensi menghidupkan kembali azas domein verklaring (negaraisasi tanah). Padahal salah satu spirit kelahiran UUPA adalah menghapus UU agraria zaman kolonial Belanda atau agrarische wet yang memuat ketentuan domein verklaring. Kini, melalui HPL, UU Cipta Kerja akan mengidupkannya kembali.

Ditambah lagi ancaman liberalisasi dan perampasan tanah atas nama pengadaan tanah untuk investor melalui lembaga bernama Badan Bank Tanah. PP No.64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah (Bank Tanah) telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 29 April 2021. Bank Tanah akan menjadi pengendali utama dalam pengadaan dan pengalokasian tanah di Indonesia sehingga ancaman perampasan tanah yang mengakibatkan kekerasan, intimidasi, kriminalisasi serta pembunhuhan terhadap kaum tani semakin besar.

Kaum Muda Dalam Bayang-Bayang Pengangguran dan Liberalisasi Pendidikan

Angka pengangguran yang tinggi terkhusus bagi angkatan muda masih menjadi masalah besar. Jumlah penyerapan tenaga kerja selama masap periode ke dua jokowi masih renda dan juga omnibuslaw cipta kerja gagal mengatasi masalah tersebut. Dan penyerapan tenaga kerja 40% nya sebagai pekerja informal. Dimana pekerjaan tersebut jauh dari jaminan kesejahteraan dengan pendapatan jauh dari upah minimum regional dan pekerjaannya tidak berjangka Panjang sehingga rentan kehilangan pekerjaan. Disamping terdapat penyerapan tenaga kerja baru terdapat 29.3 juta pekerja yang dirumahkan dan di PHK selama masa pandemi

investasi dan penyerapan tenaga kerja tidak menjawab masalah pengangguran yang semakin tinggi bahkan paska disahkannya omnibuslaw dan masa pandemic. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) paling besar dialami kaum muda usia 20-24 tahun sebesar 17,66% pada Februari 2021, meningkat 3,36% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 14,3% dam usia 25-29   tahun   sebesar   9,27%,   meningkat   2,26%   dibanding   periode   yang   sama   tahun   lalu. Pengangguran tersebut berasal dari jenjang pendidikan SMA naik dari 6,69% tahun lalu menjadi 8,55%  di  tahun  ini.  Begitu  pula  dari  lulusan  SMK,  naik  dari  8,42%  menjadi  11,45%,  serta universitas dari 5,7% menjadi 6,97%.

paska dua tahun kepemimpinan jokowi dan setahun paska disahkannya omnibuslaw cipta kerja tidak mampu membawa kondisi kaum muda dari situasi krisis yang terjadi yaitu pengangguran yang besar bagi lulusan universitas dan tingkah sekolah lainnya ataupun menjamin masa depan bagi kaum muda yang masih sekolah namun terdapat ancaman ketidakpastian kerja karena liberalisasi sektor tenaga kerja bagi masa depan kaum muda

ditengah ketidak pastian masa depan akan kerja bagi kaum muda. Pendidikan yang gratis yang bisa menjangkau semua golongan terkhusus rakyat miskin belum tercipta. Namun pendidikan akan terancam liberalisasi besar-besaran. omnibuslaw cipta kerja melalui kluster riset inovasi menciptakan dasar Pendidikan berorientasi pada pasar. omnisulaw akan membentuk Lembaga Pendidikan semakin berkompetisi. Sehingga Pendidikan akan semakin mahal dengan lepas tanggung jawabnya negara dalam membiayai dan diserahkannya angka biaya Pendidikan pada pasar persaingan antar kampus melalui omnibuslaw cipta kerja. Pemerintah mengontrol melalui dibentuknya BRIN (badan riset inovasi nasional) sehingga riset inovasi yang akan diciptakan hanya akan memenuhi kebutuhan investasi beriringan dengan orientasi ekonomi kapitalistik jokowi dan disamping itu juga mahasiswa akan terus mengalami ketidak demokratisan dalam kampus maupun dalam pendidikannya

kegagalan Rezim Jokowi-Amin dalam mengatasi pandemi dan melindungi rakyat dari krisis

pandemi covid-19 melanda dunia tidak direspon secara cepat oleh pemerintahan jokowi. Ketidak seriusan tersebut terlihat diawal penyerbarannya, ketika pemerintah jokowi menggencarkan kampanye destinasi wisata dimasa awal pandemi. Dan terbukti melonjaknya penyebaran secara pesat dari tahun 2020 sampe dengan tahun ini. Pandemi covid juga membuktikan bahwa sistem kesehatan di indonesia sangat buruk hal itu terbukti ketika collapsenya fasilitas kesehatan sehingga memperburuk penyebaran covid-19 disamping itu pemerintah jokowi tidak memberikan tanggung jawab yang penuh bagi kondisi ekonomi rakyat selama masa pandemi yang seharusnya penghidupan ekonomi dimasa karantina kesehatan harus ditanggung sepenuhnya oleh negara.

Dan pemerintah jokowi gagal melindungi pekerja dimana terdapat 29,5 juta pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat PHK dan dirumahkan tanpa gajih. Sehingga memperparah kondisi rakyat dimasa pandemi hal tersebut terbukti melalui data credit suisse dimana terdapat 65% masyarakat indonesia mengalami penerununan pendapatan semasa pandemi namun mengalami peningkatan pengeluaran akibat dari kenaikan bahan pangan. Kondisi tersebut menandakan program bantuan yang selama ini diberikan oleh pemerintah gagal membantu rakyat selama masa krisis kesehatan

Kemunduran demokrasi

Selama masa periode kedua pemerintahan jokowi bersama ma’ruf amin terdapar banyak peristiwa kelam bagi demokrasi di indonesia. Ketika demokrasi masih dibawah bayang-bayang UU ITE, di tahun 2019 pemerintah indonesia mencoba melgalkan RKUHP yang baru yang akan membuat demokrasi mati di indonesia

Rencana  pelegalan  RKUHP,  RUU  KPK  dan  rancangan  undang-undang  lainnya  di  tahun  2019 memakan korban jiwa dari penolakan gerakan rakyat di indonesia. Watak anti demokrasi semakin  terlihat  ketika  penanganan  aksi  massa  denga  kekerasan,  teror  sampai  dengan pembunuhan terhadap 5 pelajar dan mahasiswa dan ribuan terluka dan ribuan juga ditangkap oleh kepolisian .Selama 2020 pemerintah jokowi-amin kembali melegalkan undang-undang anti rakyat yaitu uu cipta kerja. Watak anti demokrasi dari pemerintahan jokowi-amin semakin terlihat jelas dengan tetap memaksa pengesahan uu cipta kerja tanpa memperdulikan asipirasi jutaan rakyat. Namun sebaliknya, terdapat 6.658 orang ditangkap di 21 provinsi dan kekerasan yang brutal dari aparat dalam menangani massa aksi demontrasi dan juga 38 jurnalis ikut menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan aparat.

Kemunduran demokrasi semakin nyata juga terlihat dalam sendi-sendi demokrasi yang dimatikan melalui pelemahan KPK sebagai wadah yang selama ini menjadi harapan rakyat dalam pengentasan korupsi yang merajalela yang dilakukan oleh pemerintah indonesia. Pelemahan tersebut dilegalkan secara sistematis melalu pengesahan UU KPK yang baru yang membuat lembaga KPK tidak lagi menjadi lembaga yang independen melainkan lembaga yang bisa dikontrol oleh pemerintah. Pelemahan tersebut semakin terlihat ketika 57 pegawai KPK dipecat karena tidak lolos tes ASN yang kontroversial dan membuat pegawai KPK dibawai kontrol pemerintah. Sehingga tidak bisa lagi KPK menjadi lembaga yang independen yang bebas untuk mengusut tuntas korupsi yang dilakukan oleh elit politik.

Maka kemudian, berangkat dari situasi di atas yang kemudian ditandai dengan dua tahunnya pemerintahan Jokowi-Amin berkuasa bahwa telah gagal mensejahterakan dan melindungi rakyat. Sehinnga rakyat perlu merebut sendiri kedaulatannya melalui persatuan sesama rakyat. Dalam momentum dan semangat Hari Sumpah Pemuda, GEBRAK melakukan Aksi Unjuk Rasa di depan istana kepresidenan pada 28 oktober 2021 dengan mengajak seluruh gerakan rakyat di indonesia perlu merespon situasi hari ini semasa dua tahun pemerintahan jokowi-amin dengan persatuan untuk merebut kedaulatan yang sejati bagi rakyat. Bahwa dalam Aksi tersebut GEBRAK mengusung tuntutan kepada Pemerintah Indonesia untuk :

 

  1. Cabut OmnibusLaw dan seluruh PP turunanya; PP No.34, No.35, No.36, dan No.37;
  2. Tolak Penghapusan  Upah  Sektoral,  berlakukan  kembali  Upah  Sektoral  kaum  Buruh seperti semula dan Berlakukan kenaikan UMK 2022 sebesar : 15 %.
  3. Stop PHK sepihak, Stop Union Busting! Berikan Jaminan Kepastian Kerja dan Kebebasan berserikat;
  4. Stop kriminalisasi  dan  penangkapan  aktivis,  bebaskan  seluruh  aktivis  gerakan  rakyat yang ditangkap dan di kriminalisasi;
  5. Berikan persamaan hak dan perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan seluruh buruh Migrant; Sahkan RUU
  6. Jamin dan Lindungi kaum buruh di sektor industri: Pariwisata, Perhotelan, Perkebunan, Pertambangan, Perikanan, Kelautan, Kontruksi, Transportasi, Driver Online dan Ojol;
  7. Usut tuntas kasus Korupsi BPJS TK dan Korupsi Bansos Pandemi Covid 19;
  8. Tolak Pemberangusan Pegawai KPK, Pekerjakan kembali 58 orang Pegawai KPK seperti semula tanpa syarat;
  9. Mendesak pemerintah menghentikan rencana liberalisasi agraria dan pembentukan Badan Bank Tanah, serta segera mengembalikan semangat reforma agraria berdasarkan cita-cita UUD 1945, TAP MPR XI/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Undang-Undang Pokok Agraria 1960;
  10. Laksanakan reforma agraria sejati sebagai jalan penyelesaian konflik agraria dan pemenuhan hak rakyat atas tanah

Juru Bicara GEBRAK :

  1. Nining Elitos (KASBI)
  2. Ilhamsyah (KPBI)
  3. Yahya (SGBN)
  4. M. Arira Fitra (LMND-DN)
  5. Dewi Kartika (KPA)
  6. Arif Maulana (LBH Jak)
  7. M. Ishak (SEMPRO)
  8. Herman Abdul (KPR)

Mungkin Anda Menyukai