HENTIKAN TINDAKAN PEMBUNGKAMAN TERHADAP GERAKAN RAKYAT

FBTPI,Jakarta. Sekitar 5.000 peserta aksi dari berbagai serikat buruh/pekerja menggelar unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di depan Gedung DPR/MPR RI bertepatan dengan Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo, Jumat (16/8). Selain di Jakarta, Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) juga menggelar aksi serentak di Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, dan disusul kota lain yang secara keseluruhan akan berlangsung di 25 kabupaten/kota.     

Aksi tolak Revisi Undang-Undang ketenagakerjaan No.13/2003 hari ini, Jumat 16 Agustus 2019 di hadang oleh aparat kepolisian dari berbagai titik pemberangkatan. massa GEBRAK dari Jakarta Utara, yang terdiri dari FBTPI, FBLP dan KASBI saat ini sudah berkumpul di depan Lorong 20, Jln. Jampea Raya JakartaUtara.

Polisi menghalangi mobil komando FBTPI yang akan dipakai unjuk rasa dengan mobil patroli di depan gang kantor FBTPI.

Mudarip, Sekjen FBTPI “pihak aparat kepolisan melakukan tindakan penghadangan dengan memalang mobil kepolisian dan mobil sampah, tepat di depan Mobil komando yang akan digunakan untuk memimpin massa aksi ini adalah tindakan tidak demokratis dan pembungkaman” tegasnya.

para peserta aksi meminta kepada  Kapolri untuk menghentikan tindakan pembungkaman terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum.Di Koja, Kepolisian Jakarta Utara menghalangi mobil komando milik Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) yang akan keluar dari sekretariat dengan menggunakan truk sampah milik Pemerintah DKI Jakarta.

Sementara di Kota Tangerang, massa Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) juga dilarang oleh kepolisian bergerak dari sekitar sekretariat mereka di Batuceper. Di kawasan industri Gobel Bekasi, polisi melarang mobil massa dari KPBI untk menuju lokasi.

Bukan hanya polisi, anggota TNI juga terlibat dalam penghadangan massa aksi seperti yang terjadi di Bitung, Kabupaten Tangerang. Mereka menyetop iring-iringan sepeda motor buruh dan melarang peserta aksi melanjutkan perjalanan. Mereka juga diminta segera membubarkan diri.

Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), IIhamsyah mengungkapkan bahwa tindakan yang dilakukan kepolisian dalam menghalang halangi atau berupaya untuk menggagalkan aksi masa sudah terlihat dari beberapa hari sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari tidak diberikannya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk menyampaikan pendapat.

“Dari kita menyampaikan surat pemberitahuan ke polda metro jaya, pihak Polda Metro Jaya tidak mau membuatkan dan mengeluarkan STTP bagi kawan-kawan yang ingin melakukan aksi,” kata Ilhamsyah, Jumat, 16 Agustus 2019.

Mungkin Anda Menyukai