RIBUAN MASSA BERPAKAIAN ORANGE GERUDUK GEDUNG DPR RI- JAKARTA

Foto : Massa Aksi Partai Buruh di depan  DPR RI ,Pada Rabu 15/6/22.
Foto : Massa Aksi Partai Buruh di depan DPR RI ,Pada Rabu 15/6/22.

FBTPI – Jakarta. Ribuan Buruh mengenakan pakaian warna orange sebagai warna identitas Partai Buruh dari berbagai Serikat atau Organisasi yang tergabung di dalam Partai Buruh menggelar Aksi Massa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Pada Rabu, (15/06/22).

Foto : wawancara Presiden Partai Buruh ''Said Iqbal,di AKSIdepan Gedung DPR RI,Rabu 15/6/22.
Foto : wawancara Presiden Partai Buruh ”Said Iqbal,di AKSIdepan Gedung DPR RI,Rabu 15/6/22.

Massa aksi berasal dari sejumlah elemen mulai dari serikat buruh, serikat petani, buruh migran, pekerja rumah tangga, aktivis perempuan, aktivis lingkungan, miskin kota, dan beberapa elemen gerakan lainnya.

“10 Ribu Buruh  hadir dalam aksi hari ini seluruhnya berpakaian  yang memprotes kebijakan UU PPP yang melancarakan UU Cipta Kerja/omnibuslaw” Kata Said Iqbal saat diwawancarai oleh Tim Media FBTPI.org

Dari Pantauan Tim Media FBTPI.org, Aksi Massa yang berlangsung pada pukul 10.00 WIB sempat menuai kericuhan antara Buruh dengan aparat keamanan. Kericuhan tersebut merupakan,buntut dari kekesalan buruh karena, adanya kawat berduri didepan Gedung DPR RI.

Selanjutnya, Iqbal menjelaskan, di berbagai daerah juga melakukan aksi yang serentak. Dan aksi di Jakarta pada hari ini, diikuti dari berbagai kota dan kabupaten.

“Massa Buruh berasal dari kawasan Jabodetabek, Karawang, Bandung, hingga Purwakarta. Aksi hari ini juga serempak digelar di berbagai daerah”

Iqbal juga menyatakan, bahwa aksi yang hari ini digelar adalah aksi awalan yang dilakukan oleh Partai Buruh, serta ia juga menambahkan, setelah ini Pihaknya akan melakukan aksi-aksi besar.

“Kedepan kita akan terus melakukan aksi massa dalam skala besar yang di organisir oleh Partai Buruh” Tegasnya,

Sebagai Informasi, Aksi yang di mobilisasi oleh Partai Buruh ini menuntut sebanyak lima tuntutan, yakni;

  1. Menolak UU PPP yang sudah disahkan.
  2. Menolak UU Omnibus Law/Cipta KErja
  3. Menolak Masa Kampanye 75 Hari.
  4. Pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT)
  5. Menolak Liberalisasi Pertanian.

 

Mungkin Anda Menyukai