PHK Sepihak, Pengurus Serikat dan Anggota Buruh PT.Daya Radar Utama Unit Jakarta melawan

Buruh PT.Daya Radar Utama Jakarta melayangkan surat pengaduan ke kantor MENKAER RI kamis (21/5/21)
Buruh PT.Daya Radar Utama Jakarta melayangkan surat pengaduan ke kantor MENKAER RI kamis (21/5/21)

FBTPI Jakarta.Jelang peringatan Hari Raya Idul Fitri 1442 H yang jatuh pada 13 Mei 2021, masih banyak ketidak adilan yang dialami oleh para pekerja di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang merebak sejak awal 2020, dijadikan alasan sejumlah perusahaan untuk mengambil keputusan yang merugikan pekerja. Salah satunya dilakukan oleh PT. Daya Radar Utama perusahaan galangan kapal nasional beralamat di Jl. RE Martadinata Volker Tanjung Priok- Jakarta Utara .

Dengan alasan efisiensi,  memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan keja ( PHK ) sepihak sejumlah karyawannya. Keputusan ini ditetapkan secara sepihak tanpa melibatkan Serikat Buruh Pelabuhan Nusantara ( SBPN-FBTPI ) resmi tercatat di Sudinakertrans Jakarta Utara.Selasa 21/5/21.

Proses pemanggilan karyawan berlangsung secara bertahap mulai dari 07 Mei 2021. Dalam rentang waktu itu, ada 7 karyawan pengurus serikat buruh yang dipanggil manajemen selanjutnya 6 karyawan anggota serikat buruh  dari jumlah itu,13 karyawan yang menolak untuk di phk sepihak .

Menurut Rasta Ketua Pimpinan Komisariat SBPN-FBTPI , ini adalah keputusan sepihak, “Waktu bertemu manajemen, saya secara tegas menolak. Tapi ternyata saya tetap diputus Hubungan Kerja . Akses absensi masuk kerja di blokir ”ungkapnya pada 21/5/21.

Pada 10 Mei 2021, Serikat Buruh Pelabuhan Nusantara ( SBPN-FBTPI secara resmi melayangkan surat pernyataan sikap yang berisi penolakan terhadap pemutusan hubungan kerja ( PHK ) sepihak  sebanyak 3 karyawan dan pada  17 Mei 2021 melayangkan surat  penolakan untuk sebanyak 8 karyawan yang di PHK sepihak tersebut,namun pihak manajemen belum ada tanggapan.

dimana Tawaran dari perusahaan berbeda-beda untuk paling rendah itu 10 juta rupiah  paling tinggisekitar  45 juta rupiah  dengan tergantung masa kerja masimg -masing.

sampai saat ini para buruh dengan kuasa hukum dari Dewan Pimpinan Pusat Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia melakukan upaya litigasi diantaranuya melakukan pengaduan ke Dirjen Pembinaan Pangawasan Ketenagakarjaan Dan Keselamatan Kesehatan Kerja Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia serta Direktur Pengawaasan Norma Kerja Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Direktur Bina Penegakan Hukum Ketenaga Kerjaan.”di harapkan dengan adanya pelaporan tersebut peran pemerintah agar dapat menyelesaikan persoalan tersebut ‘tandasnya Rasta pada selasa 21/5/21.

 

Mungkin Anda Menyukai