Awak Pengemudi mendesak Pemerintah Revisi aturan ODOL

foto: aksi awak pengemudi di pos 9 pelabuhan Tanjung Priok pada Jumat,11/3/22.
foto: aksi awak pengemudi di pos 9 pelabuhan Tanjung Priok pada Jumat,11/3/22.

FBTPI-Jakarta,Mogok Kerja (Moker) dan Mogok Nasional (Monas) sopir truk akan kembali terjadi. Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sopir truk terhadap aturan Over Dimension dan Over Loading (ODOL) yang dilakukan pada 22 Februari 2022. Berdasarkan surat dari Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) yang diterima redaksi, aksi jilid II ini akan berlangsung dari tanggal 9 sampai 11 Maret 2022.
aksi jilid II ini pun mendapat dukungan dari kawan-kawan Forum Lintas Komunitas Pengemudi Indonesia ( FLKPI ) Sejabotabek berlangsung 11 Maret 2022 di pusatkan di Pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok –Jakarta Utara,peserta aksi kurang lebih seratus sopir , yang terdiri dari berbagai komunitas, tergabung dalam satu forum bernama Forum Lintas Komunitas Pengemudi Indonesia (FLKPI).

Aksi Unjuk rasa yang di gelar oleh Buruh Sopir Pengemudi, merupakan buntut dari terjadinya Mogok Kerja dan Mogok nasional Buruh sopir Truk. Kemudian, mereka, memprotes terhadap regulasi  Over Dimension dan Over Loading (ODOL).

Kemudian, menurut ilhamsyah, negara mesti segera menanggulangi dan menjawab apa yang menjadi kebutuhan awak sopir truk di seluruh indonesia.

“negara harus menjawab dari persoalan yang di hadapi para awak supir di Indonesia ,di Jawa Timur gejok perlawanan sudah bergerak, Over Dimension dan Over Loading (ODOL) sudah ada undang-undang tersebut karena mengakibat berdampak pada pengemudi seperti kecelakan dan berat beban tonasi melebihi berdampak pada kerusakan jalan” Kata Ilhamsyah.pada Jumat (11/3/22)

Ilhamsyah, yang merupakan Aktivis Buruh, yang kemudian, aktif berjuang bersama buruh-buruh sopir truk

Selain itu, ia juga menegaskan, bahwa pemerintah tidak boleh membuat aturan yang diskriminasi, menurutnya jika aturan yang dibuat seperti itu, maka akan membuat kerugian yang besar bagi para buruh sopir truk.

“Negara atau pemerintah kalau membuat aturan jangan diskriminasi, seperti di mana banyak kendaraan pabrikan yang dikeluarkan,tidak sesuai standar namun tidak di tindak’’ tuturnya.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Mudarip Ketua Umum FBTPI,sebelumnya  ia menceritakan saat menjadi sopir dan menyebutkan bahwa aksi hari ini merupakan bentuk solidaritas kepada kawan-kawan pengemudi.tegasnya.

” tidak hanya pengusaha angkutan yang disanksi, pemilik muatan juga. Sehingga, pemilik barang juga ikut bertanggung jawab dengan aturan ODOL yang ada,” pungkasnya Hakim perwakilan dari FLKPI,pada Jumat (11/3/22).

Dalam aksi unjuk rasa ini, mereka menutut agar pemerintah :

1. Revisi aturan ODOL, tidak ada Tilang hingga 2023 dan konpensasi untuk Normalisasi kendaraan.
2. Berantas semua bentuk Pungutan Liar (PUNGLI) dalam bentuk apapun.
3. Berantas Premanisme dan Kriminalitas di jalan yang mengancam pengemudi.
4. Berikan perlindungan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan untuk semua
    Pengemudi di Indonesia.
5. Pemerintah harus memastikan Pasokan Solar untuk jalur Lintas Sumatera, Kalimantan, Sulawesi

Mungkin Anda Menyukai