GERAKAN BURUH JAKARTA ( GBJ ) : Sesalkan Surat Edaran Menaker Sebut Upah Minimum 2021 Tak Ada Kenaikan

FBTPI NEWS.Presidium Gerakan Buruh Jakarta menyesalkan sikap Menteri Ketenagakerjaan yang mengeluarkan surat edaran Nomor M/11/HK.4/x/2020 tertanggal 26 Oktober 2020.

Adapun isi surat edaran tersebut adalah meminta kepada para Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020, melaksanakan penetapan upah minimum setelah tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan, dan menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.

Dengan keluarnya surat edaran ini,Bu Natalia mengatakan,Buruh Jakarta akan semakin resah,marah dan meminta Gubernur DKI Jakarta untuk tidak patuh SE Menakermengeras Nomor M/11/HK.4/x/2020 tertanggal 26 Oktober 2020,terhadap penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.’’kami menilai Dewan pengupahan hari ini rapat cuma buat formalitas,tambah Natalia. Selasa 27/10/2020.saat di hubungi via whatsap

“Menaker tidak mempertimbangkan  nasib buruh di tengah pandemic dan daya beli masyarakat, hanya memandang kepentingan pengusaha semata,” kata Ade Mulyadi anggota presidium GBJ dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 27/10/2020.di hubungi via whatsap

“Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, pengusaha memang sedang susah. Tapi buruh juga jauh lebih susah. Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan upah minimum 2021. Tetapi bagi perusahaan yang tidak mampu maka dapat melakukan penangguhan dengan tidak menaikan upah minimum setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan melaporkannya ke Kemenaker.rep mar

Mungkin Anda Menyukai