Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia ( KPBI ) Desak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kembalikan Draf Omnibuslaw Dan Fokus Awasi Pemerintah Dalam Penanganan Covid 19

 

Ilhamsyah /Boing Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia ( sumber foto FBTPI )
Ilhamsyah /Boing Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia ( sumber foto FBTPI )

FBTPI Jakarta,Senin ( 12/04 ).Omnibus Law merupakan langkah pemerintahan Presiden Jokowi yang dari periode pertama hingga hari ini gagal dalam penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja dengan cara mengundang investor ke dalam negeri tidak kunjung berhasil. dalam periode pertama, dan Pemerintah sudah mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi dan kebijakan ekonomi tersebut juga dalam mempermudah arus investasi, mulai dari mempermudah perizinan, insentif pajak dan penurunan upah buruh, ujar Ilhamsyah.

Selain paket kebijakan ekonomi oemerintah juga sudah mengeluarkan tax amnesty atau pengampunan bagi pengemplang pajak guna menarik dana yang di parkir di luar negeri, ternyata ini juga tidak memcapai target.

Omnibus law adalah upaya lanjutan untuk menarik investasi dengan memangkas berbagai Undang-undang dan meliberalisasi guna mempermudah investasi, demikian diungkapkan oleh Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, ungkapnya Ilhamsyah beberapa waktu lalu.

Menurutnya, bahwa persoalan utama dari investasi yang tidak masuk Indonesia justru tidak disentuh Pemerintah yaitu korupsi. Forum ekonomi dunia menyatakan korupsi adalah faktor no 1 investasi tidak masuk ke Indonesia. Dan pemerintah justru berlaku sebaliknya dengan merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) yang berakibat semakin melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dengan tegas Ilhamsyah mengatakan bahwa Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia ( KPBI ) menolak omnibus law secara keseluruhan,. karena tidak hanya berdampak pada kaum buruh tapi ke semua lapisan masyarakat. OMNIBUSLAW ini akan berdampak pada perampasan tanah rakyat, pencemaran linkungan yang akan memiskinkan rakyat di pedesaan.terutama Rancangan Undang-Undang cipta kerja ini akan semakin memudahkan pemilik modal menguasai tanah dan sumber daya alam. Kalau untuk perburuhan sudah jelas bahwa Rancangan Undang-Undang cipta kerja ini akan meluaskan pekerja kontrak dan outsourcing, menurunkan upah, pengurangi pesangon, memudahkan Pemutusan Hubungan Kerja  (PHK), ancaman akan kehilangam.jaminan sosial dan hak cuti yang di hilangkan, urainya.

Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mengecam tindakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak memdengarkan aspirasi rakyat yang sudah di sampaikan dalam berbagai unjuk rasa dalam bulan-bulan sebelumnya. Penolakan tidak hanya dari kaum buruh tapi berbagai lapisan masarakat, buruh,tani,nelayan,pelajar,mahasiswa kelompok lingkungan, agamawan dan akademisi, ujar Ketua Umum KPBI.  

Seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengembalikam draf omnibuslaw kepada pemerintah, karena merugikan.rakyat dan.bangsa. Dalam kondisi wabah covid 19 ini seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lebih fokus mengawasi pemerintah agar memaksimalkan penghentian ancaman virus covid 19 ini, jelasnya.

Ilhamsyah Ketua Umum KPBI menginginkan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memprovokasi rakyat untuk melakukan unjuk rasa dengan terus membahas Omnibuslaw, dan yang kaum buruh butuhkan adalah bagaimana Pemerintah memerintahkan pada pengusaha untuk meliburkan buruh dengan tetap di bayar upahnya.

Sebulan setelah wabah corona covid 19 melumpuhkan segalanya,Indonesia kini harus menghadapi hantaman kedua ‘melonjaknya gelombang pemutusan hubungan kerja ( PHK ) berdampak meningkatnya jumlah penggangguran,pemerintah semestinya mengambil langkah aktif (cergas) untuk menopang kehidupan jutaan orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Rep Mar

 

Mungkin Anda Menyukai