UPAH LEMBUR ADALAH HAK KITA!!!

Sungguh melelahkan bukan, bila kita diharuskan bekerja berjam-jam, bahkan ada yang sampai kerja lembur. Bagaimana dengan upah lembur kita? Berapa upah yang sesuai untuk jam kerja kita tersebut? Belum lagi, di sela-sela jam kerja itu, kaum buruh juga berhak untuk mendapat jam istirahat dan waktu untuk beribadah. Pertanyaan – pertanyaan tersebut pasti sering terlintas di pikiran anda.

Banyak kenyataan bahwa sektor trasnportasi terkadang harus bekerja sampai cukup lama tanpa mendapatkan upah lembur yang sejatinya adalah hak kaum buruh/supir. Pihak perusahaan seringkali menyembunyikan persoalan-persoalan ini dari kaum buruh sehingga mereka bisa mempekerjakan kaum buruhnya sampai cukup lama demi menambah kekayaannya. Oleh karena itu bagaimana pentingnya kita mengetahui jam kerja dan upah lembur yang merupakan hak dari kaum buruh.

Apa Menurut Undang-Undang Mengenai Jam Kerja?

Jam Kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari dan/atau malam hari. Jam Kerja bagi para pekerja/buruh diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 85.

Pasal 77 ayat 1, UU No.13/2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam 2 sistem seperti yang telas disebutkan diatas yaitu:

  • 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1  minggu; atau
  • 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur sehingga pekerja/buruh berhak atas upah lembur.

Menurut Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 85 ayat (3) UU No. 13 Th. 2003, bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja normal (resminya disebut waktu kerja lembur, WKL), maka wajib membayar upah kerja lembur (UKL) sesuai perhitungan yang ditentukan dalam Pasal 11 jo Pasal 8 Kepmenakertrans No. Kep-102/Men/VI/2004.

“Dengan kata lain, bahwa apabila pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh melebihi 7 (tujuh) jam per hari untuk pola 6:1, atau melebihi 8 (delapan) jam per hari untuk pola 5:2 (WKL), maka wajib membayar UKL.”

Termasuk dalam pengertian mempekerjakan melebihi waktu kerja (normal) sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b Kepmenakertrans. No. Kep-102/MEN/VI/2004 dan Pasal 85 ayat (3) UU No. 13 Th. 2003, adalah:

a.    mempekerjakan pekerja/buruh pada hari istirahat mingguan (khususnya pada pola waktu kerja 5:2); dan/atau
b.    mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur resmi (Pasal 85 ayat [1] UUK).

Ketentuan waktu kerja selama 40 jam/minggu (sesuai dengan Pasal 77 ayat 1, UU No.13/2003) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu tersebut selebihnya diatur dalam Keputusan Menteri. Keputusan Menteri yang dimaksud adalah Kepmenakertrans No. 233 tentang Jenis Dan Sifat Pekerjaan Yang Dijalankan Secara Terus Menerus.

Pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus tersebut termasuk disektor transportasi. Meskipun dijalankan secara terus menerus perusahaan transportasi tetap harus mematuhi peraturan yang berlaku soal jam kerja. Seperti apa yang dijelaskan dalam beberapa peraturan disektor transportasi sebagai berikut :

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 1993 TENTANG : KENDARAAN DAN PENGEMUDI

Bab VII – Bagian Kedua : Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan  Pergantian Pengemudi

Pasal 240
(1)  Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan  angkutan  di  jalan,  perusahaan  angkutan  umum  wajib  mematuhi ketentuan mengenai waktu kerja dan  waktu  istirahat bagi pengemudi kendaraan umum
(2)  Waktu kerja bagi pengemudi kendaraan umum sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) adalah  8  (delapan) jam sehari.
(3)  Pengemudi  kendaraan  umum  setelah   mengemudikan  kendaraan  selama  4 (empat)  jam  berturut-turut,  harus   diberikan   istirahat   sekurang-kurangnya  setengah jam.
(4)  Dalam   hal-hal  tertentu  pengemudi   sebagaimana  dimaksud dalam ayat (2) dapat dipekerjakan menyimpang  dari  waktu kerja 8  (delapan)  jam  sehari,  tetapi  tidak boleh lebih dari 12 (dua belas)  jam  sehari termasuk istirahat 1 (satu) jam.
(5)  Penyimpangan  waktu  kerja  sebagaimana   dimaksud  dalam ayat (4) tidak berlaku bagi pengemudi kendaraan umum yang mengemudikan kendaraaan umum angkutan antar kota.
(6)  Pengemudi kendaraan umum wajib mematuhi  ketentuan  waktu kerja dan waktu istirahat sebagaimana dimaksud  dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan  ayat   (5).

Jam kerja dalam sektor tertentu juga sekarang hanya diatur oleh beberapa peraturan turunan dari jenis pekerjaan yang bersifat terus menerus. Peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep-234/Men/2003) tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu;
  2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per-15/Men/VII/2005 tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu; dan
  3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Per-11/Men/VII/2010 tentang Waktu Kerja dan Istirahat Di Sektor Perikanan Pada Daerah Operasi Tertentu;

Berdasarkan peraturan tersebut, maka jenis-jenis pekerjaan di atas dapat berlangsung secara terus menerus, tanpa mengikuti ketentuan jam kerja sebagaimana tercantum dalam UU No. 13 tahun 2003. Namun demikian, setiap kelebihan jam kerja yang dilakukan oleh buruh/pekerja dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum di atas, harus dihitung sebagai lembur yang harus dibayarkan karena merupakan hak buruh/pekerja yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Ada pula pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus dijalankan terus-menerus, termasuk pada hari libur resmi (Pasal 85 ayat 2 UU No.13/2003). Pekerjaan yang terus-menerus ini kemudian diatur dalam Kepmenakertrans No. Kep-233/Men/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus. Dan dalam penerapannya tentu pekerjaan yang dijalankan terus-menerus ini dijalankan dengan pembagian waktu kerja ke dalam shift-shift.

Jadi sudah jelas dalam beberapa peraturan tersebut kaum buruh/supir apabila jam kerjanya melebihi dari 8 jam kerja, kaum buruh/supir tersebut berhak mendapatkan upah lembur yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan. Disektor manapun, apabila kerja melebihi 8 jam kerja kaum buruh/pekerja tersebut tetap berhak mendapatkan upah lembur. Tidak ada alasan lain bagi pihak perusahaan harus membayar upah lembur apabila perusahaan tersebut telah mempekerjakan buruh/pekerjanya melebihi 8 jam kerja dalam sehari.

Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Kaum Buruh?

Setelah kaum buruh mengetahui tentang hak upah lembur. FBTPI mengajak seluruh kaum buruh untuk bersatu dalam barisan organisasi/serikat FBTPI untuk membangun wadah bagi kaum buruh yang sejati. Karena apabila perjuangan untuk merebut hak-hak kaum buruh dilakukan sendiri-sendiri akan terasa berat, gampang terpecah belah, mudah dikalahkan dan mudah kehilangan arah. Oleh karena itu kenapa kaum buruh penting untuk menumbuhkan organisasi/serikat yang sejati diseluruh pelosok tanah air, karena senjata kaum buruh disamping ilmu pengetahuan adalah organisasi/serikat. Pribahasa lam telah mengatakan “Berat Sama Dijinjing, Ringan Sama Dipikul”, menunjukan bagaimana kekuatan yang solid dapat dengan mudah bisa memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kaum buruh untuk menuju kemenangan dan kesejahteraan bersama.
Dalam menuntut dan merebut hak-hak kaum buruh yang dirampas, organisasi/serikat berguna untuk mendampingi dalam jalan advokasi(berunding, pengadilan dan pelaporan). Namun yang paling penting adalah bagaimana kekuatan kaum buruh itu bersatu dalam barisan yang solid dalam wadah FBTPI. Karena perundingan maupun jalur hukum tanpa ada gerakan massa dari kaum buruh yang kuat, kemenangan kaum buruh akan sangat jauh. Mari bersama FBTPI kita bangun kekuatan kaum buruh dalam organisasi/serikat yang sejati, yaitu demokratis, bergaris massa, mandiri secara ekonomi, kesatuan teori dan praktek dan menjadi pelopor perjuangan rakyat tertindas indonesia khususnya kaum buruh. Kaum buruh harus terus menumbuhkan inisiatif aktif dan keberaniannya juga dalam membangun organisasi/serikat, bersatu dengan kaum tani sebagai sekutu untuk berjuang maupun bersatu dengan rakyat tertindas lainnya untuk merebut kemenangan masa depan sejahtera kendali ditangan rakyat.

BERSATULAH KAUM BURUH INDONESIA!!!
Bersatu Kita Kuat, Berjuang Kita Menang
Bangkit, Lawan, Hancurkan Tirani

Mari Satukan Teori Dan Praktek,
Terus Perluas Barisan
Bersama FBTPI

Bagikan :

Mungkin Anda Menyukai

Pin It on Pinterest