Pertamina Patra Niaga Bebal, Buruh Sengsara. Jokowi Harus Tanggung Jawab

Siaran Pers

SBTPI-FBTPI

Kamis, 17 November 2016

 

 

Pertamina Patra Niaga Bebal, Buruh Sengsara

Jokowi Harus Tanggung Jawab

 

Hari ini, Kamis, 17 November 2016 adalah merupakan hari ke 17 para crew Awak Mobil Tangki (AMT) PT. Pertamina Patra Niaga Depot Plumpang melakukan mogok kerja sebagai akibat gagalnya perundingan atas tuntutan mereka untuk mendapatkan status pekerja tetap dan pembayaran rapel lembur kerja yang selama bertahun-tahun tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan, serta meminta agar diberlakukan jam kerja 8 jam kerja sesuai aturan undang-undang ketenagakerjaan 13 tahun 2003.

 

Tuntutan para buruh AMT ini juga di kuatkan oleh Nota Pemeriksaan yang telah dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sudinakertrans) Jakarta Utara yang menyatakan bahwa hubungan kerja antara crew AMT dengan pihak PT. Sapta Sarana Sejahtera (PT. SSS) sebagai pihak penyedia jasa tenaga kerja (outsourching) yang dipakai oleh PT. Pertamina Patra Niaga adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan pasal 59 UU 13 tahun 2003. Bahwa pekerjaan inti tidak boleh di outsourchingkan. Dan juga bahwa hubungan kerja crew AMT PT. Pertamina Patra Niaga (PT. PPN ) dengan PT. SSS telah habis sejak akhir Juni 2016. Sejak berakhirnya kontrak kerja tersebut, pihak PT. SSS tidak membuat perpanjangan kontrak kerja lagi namun para crew AMT tetap menjalankan pekerjaan atas perintah dari PT. PPN sampai para pekerja melakukan pemogokan 1 November 2016. Sehingga ini menjadi landasan juga bagi pihak Sudinakertrans untuk menegaskan huubungan kerja crew AMT beralih kepada PT. PPN.

 

Selain itu nota pemeriksaan juga memerintahkan pihak PT. PPN untuk membayar upah lembur yang tidak dibayarkan selama bertahun-tahun akibat para crew AMT yang bekerja hingga 12 jam kerja sehari.

 

Dari tuntutan 1000 AMT yang terlibat pemogokan ini, pihak PT. PPN masih terus menolak dan justru memberikan keterangan yang tidak benar terhadap publik melalui media massa. Dalam konfrensi pers yang dilakukan oleh PT. Pertamina dan PT. PPN pada tanggal 16 November 2016, mereka menyatakan bahwa para AMT yang mogok hanya 200 orang. Hal ini terbantahkan dengan fakta dilapangan bahwa para pekerja yang terlibat pemogokan sejak awal mencapai 1000 orang AMT dan bahkan ada daftar hadir yang dibuat oleh para pekerja.

 

“Terkait dengan status hubungan kerja, pihak PT. PPN masih menolak mengakui bahwa crew AMT adalah pekerja mereka dan menyarankan agar pekerja menjadi karyawan tetap di PT. SSS. Sikap PT. PPN ini tidak tunduk pada aturan undang-undang dan nota pemeriksaan Sudinakertrans Jakarta Utara. Sekali lagi mereka menentang aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Seharusnya sebagai perusahaan negara yang bertaraf internasional mereka menjaga citranya dengan tunduk dan patuh pada undang-undang, bukan justru melawan undang-undang.” Demikian dinyatakan oleh Ilhamsyah, Ketua Umum FBTPI.

 

Gallyta Noer Bawoel, Koordinator Dept. Advokasi FBTPI bahkan tegas mengkritik; “Pemerintah dan DPR sebagai Eksekutif dan regulator seharusnya tersinggung ketika undang-undang yang dibuatnya dikangkangi oleh pengusaha nakal.” Pemerintah tidak boleh membiarkan hal ini terus berulang dan menjadi modus perusahaan nakal untuk menindas pekerja.” Dan sepatutnya ada sikap tegas yang diambil pemerintah, bukan hanya menyerahkan persoalan pelanggaran demi pelanggaran ini ke ranah pengadilan.”

 

Dari awal pemogokan berlangsung, berbagai pihak sudah coba untuk memediasi penyelesaian persoalan ini. Mulai dari Polda Metro Jaya, Mabes Polri, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri bahkan sampai Istana Kepresidenan. Namun pihak perusahaan masih saja belum memenuhi tuntutan utama para pekerja ini.

 

Untuk itu, karena ini merupakan perusahaan negara, maka Jokowi sebagai Presiden juga harus mengambil tindakan memerintahkan kepada PT. PPN agar segera mengangkat para crew AMT menjadi pekerja tetap di PT. PPN dan membayarkan rapelan lemburnya. “Presiden juga harus bertanggung jawab, karena kami adalah rakyat Indonesia. Jika perusahaan yang bebal terus dibiarkan, nasib buruhnya yang sengsara!” Tuntut Nuratmo sebagai perwakilan crew AMT dengan berapi-api.

 

Para crew AMT menolak jika PT. PPN meminta mereka menjadi pekerja tetap di PT. SSS. Bagi crew AMT , itu artinya pihak PT. PPN lari dari tanggung jawabnya. Dan para pekerja akan tetap melakukan pemogokan sampai tuntutan mereka di penuhi. “ Jika pihak pemerintah dalam hal ini Presiden tidak segera merespon kasus ini, kami bersama dengan kawan-kawan buruh yang lain akan datang dan menginap di Istana negara.” Demikian tambah Nuratmo.

 

Narahubung :

Nuratmo, Ketua Komisariat SBTPI-FBTPI PT. PPN 0878 7528 6458

Gallyta Noer Bawoel Dept. Advokasi FBTPI 0913 1681 5533

Ilhamsyah Ketua Umum FBTPI 0812 1235 552

 

Mungkin Anda Menyukai