Buruh Bersatu, Bentuk Partai Politik Alternatif, Rebut Kekuasaan! Wujudkan Indonesia Berkeadilan!!!

Pernyataan Sikap Politik FBTPI MayDay 2018

Buruh Bersatu, Bentuk Partai Politik Alternatif, Rebut Kekuasaan!

Wujudkan Indonesia Berkeadilan!!!

 

Hidup Buruh! Hidup Buruh! Hidup Buruh!

MayDay bukan FunDay!!! Mayday memiliki sejarah panjang perjuangan kaum buruh di seluruh dunia dan menjadi hari yang sangat sakral bagi buruh. Sejarah Mayday sendiri tidak dapat dilepaskan pada perjuangan tuntutan 8 jam kerja sehari. Yang hari ini dinikmati oleh seluruh buruh termasuk di Indonesia. Pada abad ke-19, kaum buruh mengalami masa yang sangat berat, yakni dari 24 jam dalam satu hari, 18-20 jam harus dihabiskan untuk bekerja. Pada tahun 1884 kaum buruh di Amerika serikat sudah bergerak menuntut penurunan jam kerja hingga 8 jam kerja sehari. Perjuangan ini berkonsekwensi pada penyerangan oleh aparat kekerasan negara. Pada 1 Mei tahun 1886, terjadi pemogokan di Amerika Serikat yang melibatkan tak kurang dari 80.000 buruh untuk menuntut pemberlakuan 8 jam kerja sehari. Demonstrasi dan pemogokan ini berlangsung beberapa hari dan mengakibatkan sekitar 70.000 pabrik lumpuh. Pada tanggal 4 Mei 1886, para buruh yang masih melakukan pemogokan, dianggap telah mengganggu kepentingan kekuasaan modal hingga akhirnya melalui negara dan aparat kekerasannya, kaum buruh ditembaki dengan membabi buta dan ratusan orang tewas. Perlawanan ini memberikan torehan sejarah yang sangat besar bagi kaum buruh di berbagai belahan dunia. Hingga pada 4 Juli 1889, dimana kaum buruh dari berbagai belahan dunia berkumpul mengambil resolusi perjuangan klas buruh dan menetapkan 1 Mei sebagai hari perlawanan buruh sedunia. Sejak 1 Mei 1890 setiap 1 Mei, seluruh kaum buruh di seluruh dunia, melakukan demonstrasi dan pemogokan untuk melakukan perlawanan dan menggugat ketidakadilan sosial yang dilakukan oleh para pemilik modal dan negaranya terhadap kaum buruh.

Hari ini, kaum buruh di Indonesia setelah 1 abad lebih tonggak sejarah perjuangan kaum buruh menuntut 8 jam kerja sehari dan perbaikan nasibnya, ternyata masih jutaan buruh mengalami kerja lebih dari 8 jam kerja dan perlakuan tidak adil dari pengusaha dan negara. Sudah bekerja lebih dari 8 jam kerja sehari pun ternyata masih begitu banyak pemilik modal tidak membayar upah lembur para pekerjanya. Meskipun ada regulasi yang mengatur soal jam kerja ini, para pemilik modal bergandeng tangan dengan pemerintah melalui dinas tenaga kerjanya terus melindungi para pemilik modal agar tidak mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Tak ayal kaum buruh terus menjadi pihak yang paling dirugikan oleh negara yang semata berpihak kepada pemilik modal ini. Inilah negaranya kaum pemodal. Dalam contoh kasus Awak Mobil Tangki Pertamina (AMT) yang bekerja dalam satu hari bisa mencapai 18 jam kerja hingga 20 jam, tak pernah mendapatkan upah lembur. Perlawanan AMT untuk menuntut hak lemburnya justru di jawab dengan PHK oleh perusahaan BUMN ini melalui anak usahanya Pertamina Patra Niaga dan Elnusa Petrofin. Negara tidak hadir sebagai pihak yang melindungi rakyatnya, negara hadir sebagai pihak yang melindungi pemilik modal. Hingga hari ini kasus AMT Pertamina masih juga belum terselesaikan meskipun sudah menginjak satu tahun sejak pemogokan yang dilakukan tahun 2017. Selain persoalan jam kerja yang panjang dengan resiko kerja tinggi, upah lemburnya tidak dibayarkan, AMT Pertamina juga masih diperlakukan tidak adil dengan mengaburkan hubungan kerjanya. Para pekerja yang secara hukum harus menjadi pekerja tetap di anak usaha Pertamina, ternyata dianggap sebagai pekerja outsourching. Semua hasil pemeriksaan dan pembuktian telah sampai pada keluarnya nota khusus dan nota penetapan oleh petugas pengawas ketenagakerjaan bahwa Pertamina Patra Niaga dan Elnusa Petrofin diwajibkan untuk mengangkat para AMT Pertamina ini menjadi pekerja tetap dan membayarkan upah lembur yang selama bertahun-tahun tidak pernah dibayarkan. Namun karena keberpihakan negara masih berada pada pemilik modal, maka semua itu belum dijalankan oleh perusahaan tersebut.

Penindasan yang dialami oleh AMT Pertamina ini juga dialami oleh kaum buruh ditempat lain. Sopir trailer yang setiap hari hilir mudik mengangkut barang, juga tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Jam kerja yang panjang dengan resiko tinggi, upah lembur yang tidak dibayar, Jaminan Sosial yang tidak diberikan, upah yang rendah, tidak diakui sebagai buruh oleh majikannya hingga pungli yang semakin menambah berat beban hidup para pekerja sektor transportasi barang ini. Negara tidak lemah, tapi negara memang tegas berposisi sebagai fitrahnya dibawah sistem kapitalisme sebagai alat pemilik modal untuk melapangkan jalannya dalam melakukan penghisapan dan penumpukan kekayaan diatas penderitaan kaum buruh.

Ditempat lain lagi, kaum buruh industri manufaktur, pelabuhan, pelayaran, perkebunan dan penerbangan, juga mengalami perlakuan yang sama. Ketidakadilan meraja lela dan menghancurkan kesempatan kaum buruh untuk dapat hidup layak. Penerapan PP 78/2015 adalah sebuah mimpi buruk bagi kaum buruh. Dengan Peraturan Pemerintah ini, pemilik modal semakin menikmati keuntungan yang jauh lebih besar karena merampas kesempatan buruh untuk mendapatkan kenaikan upah yang lebih baik. Politik upah murah adalah prasmanan yang disajikan negara kapitalis di bawah rezim Jokowi-JK kepada para investor untuk dengan mudahnya mengeruk kekayaan alam Indonesia sekaligus merampas jerih payah keringat buruhnya. Upah buruh yang dibatasi kenaikannya tak lebih dari 10% sungguh hal sangat tidak masuk akal. Diiringi pencabutan subsidi yang berakibat kenaikan harga-harga BBM, TDL dan kebutuhan pokok, maka semakin lengkaplah penderitaan kaum buruh di Indonesia.

Maraknya praktik outsourching, sistem kerja kontrak dan pemagangan adalah bentuk dari flexibilitas pasar tenaga kerja, yaitu upaya mengaburkan hubungan industrial antara pengusaha dengan buruhnya. Upaya menghilangkan kewajiban para pengusaha kepada buruhnya. Apakah ini Indonesia yang berkeadilan? Tentu saja bukan. Perjuangan kaum buruh untuk menuntut hak-hak kesejahteraannya dianggap mengganggu kedudukan pemilik modal dalam negara kapitalis-neoliberal. Menggunakan aparat kekerasannya dan juga milisi sipil reaksioner, dibuat MoU antara militer dengan kementrian dan juga kepolisian. Upaya pelibatan militer dalam kehidupan sipil ini tentu saja bertujuan untuk membendung upaya rakyat mendapatkan keadilan di negerinya sendiri. Ini bentuk ketakutan pemilik modal dan kaum penguasa. Kita bisa lihat setiap hari, mulai dari polisi, tentara, preman terus melakukan kekerasan terhadap buruh-buruh yang melakukan demonstrasi atau pemogokan. Termasuk represif dan penghilangan nyawa terhadap para buruh tani yang berjuang untuk mendapatkan tanahnya yang dirampas oleh para mafia tanah. Terbaru adalah tewasnya petani di pantai marosi yang diberondong tembakan aparat saat mereka mempertahankan tanah didesanya. Ketiadaan demokrasi bagi rakyat ini tentu berkonsekwensi terhadap hancurnya kesejahteraan rakyat. Bahkan upaya untuk memperjuangkan nasibnya saja, kaum buruh selalu dihalang-halangi dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal.

Kaum buruh sadar akan ketertidasan ini. Kaum buruh melawan ketidakadilan ini. Kaum buruh menyatukan diri untuk mencapai sebuah kemenangan dalam perjuangan. Untuk itulah negara semakin gencar menutup ruang demokrasi. Diskusi buku dilarang, pemutaran film dilarang, isu rasisme disebarkan untuk memecah persatuan kaum buruh dan rakyat tertindas lainnya sehingga diharapkan rakyat lupa akan siapa musuh sejatinya, agar perjuangan kaum buruh berbelok tidak lagi menggugat kemapanan kuasa kapitalis-neoliberal di negeri Indonesia ini.

Momentum pemilu 2019 yang sebentar lagi akan berlangsung, menjadikan tahun 2018 sebagai tahun yang sangat menentukan bagi masa depan perjuangan kaum buruh. Selama ini, suara kaum buruh dan rakyat tertindas lainnya senantiasa hanya dijadikan dagangan oleh para elit politik dan partai-partai busuk peserta pemilu yang sejatinya mewakili kepentingan para pemilik modal. Partai-partai politik warisan orde baru yang bobrok dan partai-partai baru yang juga reinkarnasi dari kekuatan modal di era orde baru terus bergerak mengilusi dan menghegemoni kesadaran rakyat. Kaum buruh dan rakyat tertindas dipaksa sedemikian rupa untuk percaya kepada janji-janji manis mereka. Melalui para elit-elit pimpinan serikat buruh dan organisasi yang tidak amanah, menyeret buruh dan rakyat memberikan suaranya sebagai legitimasi kekuasaan mereka atas negara ini. Selesai pemilu, apakah partai dan elit politik penipu itu memberikan kesejahteraan kepada kaum buruh dan rakyat tertindas lainnya? Tidak!!! Demi investor dan paham pembangunanisme yang pro modal, nasib kaum buruh digadaikan. Nyawa rakyat dihilangkan, hak hidup dan tempat tinggalnya dirampas dengan sangat keji dan biadab. Pelanggaran hak asasi manusia seperti hal yang sudah biasa, hingga kita lihat para penjahat HAM dinegeri ini bebas dengan bangganya mendirikan partai dan mencalonkan dirinya sebagai calon presiden. Pun begitu mendapat dukungan dari elit serikat buruh dan organisasi rakyat lainnya. Paham pembangunan yang pro modal dibawah rezim Jokowi-Jk adalah pembangunan yang berlumuran darah rakyat. Demi mengebiri suara kritis rakyat, dipasanglah pasal-pasal anti demokrasi dalam KUHP, demi menyucikan dirinya dari gugatan rakyat, maka lahirlah UU MD3 di DPR RI. Sebuah penegasan, siapa rakyat dan siapa penguasa negeri ini.

Sampai disini telah jelas, bahwa kaum buruh dan rakyat tertindas lainnya tak bisa lagi menyandarkan perubahan nasibnya pada elit-elit politik dan partai politik yang sudah busuk itu. Masa depan kehidupan rakyat yang lebih baik ada ditangan rakyat itu sendiri. Untuk itu, dari sekarang, buruh dan seluruh rakyat tertindas lainnya harus bekerja keras untuk menyatukan diri dalam barisan persatuan seluas-luasnya dan membentuk sebuah alat politik alternatif yang konsisten berjuang untuk Indonesia berkeadilan. Menumbangkan kekuasan kaum modal dan merubah sistem yang sudah gagal ini dan menggantinya dengan sistem pemerintahan yang jauh lebih baik. Yang lebih demokratis dan berpihak pada kesejahteraan mayoritas rakyat. Bukan berpihak pada segelintir kaum modal. Kekuatan politik alternatif rakyat ini harus berwujud dalam sebuah partai politik mandiri. Yang harus berkesanggupan mengemban perjuangan rakyat Indonesia menuju Indonesia yang berkeadilan. Bebas dari cengkraman neoliberalisme, militerisme dan fundamentalisme, patriarki, dan sisa-sisa feodal yang terus memusuhi rakyat. Maka dalam Mayday 2018 kali ini, mari kita tegaskan tuntutan kita :

  1. Jalankan upah layak nasional, cabut PP 78/2015.
  2. Hapuskan sistem kontrak dan outsourching, serta sistem pemagangan.
  3. 8 jam kerja, 8 jam bersosial dan 8 jam istirahat, Penuhi keselamatan kerja.
  4. Tolak PHK dan bayarkan upah lembur
  5. Hapuskan pungli di jalan, pelabuhan dan kawasan pabrik
  6. Penjarakan pelaku union busting dan penjarakan pengusaha pelanggar hak normatif buruh
  7. Segera keluarkan juklak eksekusi nota khusus ketenagakerjaan
  8. Keluarkan kepmen perhitungan upah lembur untuk sektor tertentu
  9. UU No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention (MLC) 2006.
  10. Keluarkan permen/kepmen pelaksanaan PP 51 untuk buruh transportasi dan pelabuhan
  11. Turunkan tarif tol
  12. Jaminan sosial gratis ; pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pekerjaan layak untuk seluruh rakyat.
  13. Perbesar subsidi rakyat, turunkan harga
  14. Adili para penjahat HAM
  15. Hentikan kriminalisasi rakyat yang berjuang
  16. Cabut MoU militer-kementerian dan kepolisian, tegakkan demokrasi
  17. Bangun industrialisasi nasional
  18. Sita aset-aset asing
  19. Tangkap, adili dan sita harta koruptor untuk kesejahteraan rakyat
  20. Laksanakan reforma agraria sejati

Dan kami menyerukan kepada seluruh buruh dan rakyat tertindas, ayo bersatu membentuk organisasi sebagai alat politik alternatif untuk memperjuangkan demokrasi dan kesejateraan. Mari bentuk partai politik kaum tertindas untuk merebut kekuasaan yang bebas dari intervensi elit busuk dan musuh rakyat. Kaum buruh sedunia bersatulah!

 

Lawan kapitalis-neoliberal

Bentuk partai politik alternatif, rebut kekuasaan

Demokrasi untuk kesejahteraan sekarang juga

 

Selamat hari buruh 1 Mei 2018!!!

 

 

Dewan Pimpinan Pusat

Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia

(DPP FBTPI)

 

Mungkin Anda Menyukai