SEKILAS TENTANG KAUM BURUH

BERSATULAH KAUM BURUH!!!

SEKILAS TENTANG KAUM BURUH

Proletariat merupakan klas buruh (pekerja) dalam hubungan produksi kapitalisme (merupakan klas pemilik alat produksi dan pemakai pekerja upahan dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Mereka hidup dari penghisapan dan penindasan tenaga kerja).  Klas buruh adalah kelas yang sama sekali tidak memiliki alat produksi sehingga dia terpaksa harus menjual tenaga kerjanya (kemampuan kerjanya) kepada borjuasi atau kapitalis (klas pemilik modal) dan aktif dalam pekerjaan produksi serta kerja sosial. Kaum buruh mendapatkan upah sebagai harga tenaga kerjanya. Mereka tersebar di segala industri (seperti: pertambangan, jasa, pengolahan, perakitan, dll) yang bekerja menurut hubungan produksi kapitalisme. Karena itu, mereka disebut klas pekerja di zaman modern. Saat ini, jumlah buruh Indonesia mencapai kurang lebih dari 20 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

Klas buruh memiliki dua ciri khusus yang tidak dimiliki oleh klas-klas lainnya yang telah lapuk, yaitu: Pertama, klas buruh dalam lingkungan ekonomi. Klas buruh bekerja dalam lingkungan kerja kolektif yang memiliki pembagian  kerja yang jelas— memiliki spesialisasi kerja dan tidak bekerja sendiri-sendiri—dan bertujuan yang sama yaitu memproduksi barang berskala besar dan bersifat sosial—yang berarti barang dagangan (komoditi) untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Karena itu, mereka memiliki rasa displin yang kuat. Kedua, Secara politik. Lingkungan kerja kolektif yang diorganisasikan oleh kapitalis—sebagai satu-satunya musuh klas dalam lingkungan kerja mereka—membuat buruh memiliki kecenderungan kuat mengorganisasikan dirinya dalam memperjuangkan hak-hak demokratis mereka secara bersama-sama yang telah dirampas kapitalis. Klas buruh memiliki musuh klas abadi, yakni: kapitalis.

KAUM BURUH HARUS BERORGANISASI

Kaum buruh punya kekuasaan untuk menjual tenaganya pada kaum majikan. Namun kalau kaum buruh seorang diri akan melawan kaum kapitalis tanpa menjual tenaganya tentu ia akan kalah. Begitu juga kalau buruh seorang diri mau melawan  tanpa menjual tenaganya tentu ia akan kelelahan sebab kaum majikan masih dapat terus menumpuk kekayaan dengan cara menyuruh kaum buruh lainnya untuk bekerja. Supaya hal semacam ini dapat dihambat maka kaum buruh mencari kekuatan atau kekuasaan. Secara bersama-sama, yaitu dengan jalan bergabung ke dalam satu serikat buruh . Jadi Serikat Buruh itu berusaha membangun kekuatan dan kekuasaan secara rukun supaya kaum buruh yang tergabung di dalamnya bisa melawan atau menyamai kekuatan dan kekuasaan kaum kapitalis. Jika kaum buruh dalam Serikat Buruh itu bisa mengalahkan kaum kapitalis, maka kaum buruh bisa hidup selamat. ItuIah maksud sebenarnya dari keberadaan serikat buruh, meskipun jalan dan usaha untuk mencapai maksud itu berlainan, ada yang salah jalannya, ada yang baru mendapat jalan, dan ada yang sudah mendapat jalan yang benar. (Semaoen, pejuang buruh masa penjajahan)

Pernyataan diatas menunjukan kepada kaum buruh, bahwa pentingnya persatuan dan kekuatan untuk melawan setiap penindasan. Kaum buruh di indonesia hari ini secara umum mengalami penindasan dan perampasan hak-hak normatifnya yang dilakukan oleh perusahaan. Dari sektor buruh industri sampai transportasi. Padahal Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Akan tetapi, dalam kenyataannya kaum buruh tidak mendapatkan pekerjaan yang layak dan kepastian kerja. Hal ini tercermin dengan masih adanya sistem kerja kontrak dan outsorcing di produksi-produksi pokok yang dilaukuan oleh kaum buruh maupun supir yang mendistribusikan barang hasil produksi. Padahal dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 59 ayat (1), yang berbunyi:

“Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.

Penjelasannya antara lain:

  • Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sifatnya sementara,
  • Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama atau paling lama 3 (tiga) tahun,
  • Pekerjaan yang bersifat musiman, atau
  • Pekerjaan yang ada hubungannya dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam penjajakan atau percobaan.”

Sedangkan untuk masalah Outsorcing, di jelaskan pada pasal 66 ayat (1) disebutkan “bahwa pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak ada hubungannya langsung dengan proses produksi.” Dan di perkuat oleh putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011.

Selain persoalan sistem kerja kontrak dan outsorcing, secara umum kaum buruh banyak mengalami ketidakadilan dan perampasan hak-hak normatifnya, antara lain :

  1. Upah buruh rendah karena tidak ada standar upah nasional. Selain itu, tunjangan dan bonus yang masuk dalam komponen upah sangat kecil, sementara uang lauk-pauk, biaya pendidikan, kesehatan tidak dimasukkan sehingga tidak bisa menjamin kebutuhan hidup buruh dan keluarganya.
  2. Waktu kerja panjang. Kapitalis sering menerapkan waktu kerja panjang yakni melebihi 8 jam kerja dan 40 jam seminggu. Di beberapa perusahaan diterapkan waktu kerja tambahan (lembur), + 3-4 jam, dan buruh dibayar atas kerjanya tetapi kecil bahkan sangat kurang, sementara banyak perusahaan semena-mena tidak membayar uang lembur tersebut.  Seperti yang dijelaskan dalam “Pasal 77 ayat 1, UU No.13/2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam 2 sistem seperti yang telas disebutkan diatas yaitu:
    “7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1  minggu; atau8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.
    Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu. Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut, maka waktu kerja biasa dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur sehingga pekerja/buruh berhak atas upah lembur.”
  3. Syarat-syarat kerja yang buruk, seperti: sistem kontrak dan outsourcing, K3 (kesehatan, keamanan dan keselamatan) kerja yang buruk. Disamping itu juga masih banyak kaum buruh yang bekerja tidak didaftarkan jaminan sosial atau BPJS. Sesuai dengan UU No.24 tahun 2011 tentang BPJS pasal 15 yang berbunyi “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”. Apabila pihak perusahaan tidak mendaftarkan pekerja/buruhnya maka pihak perusahaan bisa mendapakan sanksi dari pihak berwenang yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasif pemberi kerja.
  4. Intimidasi dan PHK sepihak dari perusahaan tanpa pesangon. Hal ini sering terjadi akibat kesewenang-wenangan pihak perusahaan/pengusaha dalam memperlakukan buruh yang bekerja di tempat perusahaan tersebut.
  5. Masih banyak persoalan lain yang dialami kaum buruh mulai dari tidak diberikannya uang makan, cuti bulanan maupun peraturan perusahaan yang menekan.

Maka dari persoalan diatas sudah jelas, bahwa kaum buruh hari ini mulai dari sektor industri sampai transportasi mengalami persoalan-persoalan ketidakadilan akibat hilangnya hak-hak normatif yang telah dirampas oleh perusahaan dan negara. Kaum buruh tidak bisa berjuang sendiri-sendiri, karena pengusaha mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Maka kaum buruh harus berorganisasi atau berserikat. Seperti pribahasa “Berat sama dipikul, Ringan sama dijinjing”, maka disinilah letak dari keunggulan kaum buruh dalam berorganisasi. Kaum tidak harus takut untuk berorganisasi atau berserikat, karena hak untuk berorganisasi atau berserikat telah dilindungi oleh UU Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/buruh. Apabila ada yang menghalang-halangi dan melarang orang atau badan hukum tersebut mendapatkan sanksi pidana.

ORGANISASI ATAU SERIKAT BURUH YANG SEJATI

Gerakan serikat buruh yang sejati artinya gerakan yang benar-benar berdasarkan aspirasi buruh; berwatak patriotik yang berarti menjadi garda terdepan dalam perjuangan melawan penindasan dan dengan menyandarkan persatuan dan kesolidan; serta militan yang berarti konsisten pada perjuangan. Dalam berserikat dan berkumpul setiap buruh dan pekerja dilindungi oleh UU No.21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh. Dimana setiap orang tidak boleh menghalang-halangi dan intimidasi apabila pekerja/buruh ikut berorganisasi dan berserikat (pasal 28 UU No.21 tahun 2000).

Dalam perjuangan, kaum buruh harus secara kolektif dan juga aktif memperjuangkan hak-hak demokratis (sosial-ekonomi dan politik) melalui serangkaian perjuangan yang bertujuan mengurangi penderitaan, seperti : Upah, waktu kerja, syarat-syarat kerja dan kebebasan berserikat. Politik serikat buruh sejati adalah anti penindasan dan penghisapan, serta bersolidaritas atas perjuangan proletariat dan rakyat tertindas se-dunia dalam melawan penindasan dan ketidakadilan di masing-masing negeri.

Serikat buruh sejati memiliki beberapa fungsi:

  1. Sebagai sekolah yang mendidik buruh memiliki seni memimpin dan kepemimpinan  yang handal di tengah massa untuk melawan setiap penindasan.
  2. Sebagai sekolah yang menciptakan agitator dan propagandis handal di tengah massa dan perjuangan pembebasan.
  3. Sebagai sekolah untuk mendidik buruh memiliki ketrampilan dalam mengatur organisasi (anggota, aktivitas politik dan edukasi, keuangan, administrasi, dll) yang berguna bagi revolusi
  4. Sebagai sumber tenaga pokok perjuangan pembebasan dari belenggu penindasan.
  5. Serikat buruh sejati juga dapat menjadi wadah untuk memberikan advokasi secara litigasi (pengadilan,hukum, dan perundingan) dan non litigasi yaitu bersandar pada aksi massa demonstrasi, mogok kerja, slow down dan aksi lainnya.

Selain itu, organisasi atau serikat buruh yang sejati harus juga mempunyai beberapa prinsip umum agar setiap kemenangan bisa tercapai. Prinsip-prinsip umum itu adalah :

1.    Terus membangun persatuan dan kesolidan (Garis Massa)

Kaum buruh harus dengan semangat untuk membangun persatuan dan kesolidan dalam menyusun barisan agar serikat yang dibangun semakin banyak mempunyai anggota dan menguasai mayoritas buruh yang berada dipabrik,tempat kerja atau daerah. Karena selain organisasi, senjata kaum buruh adalah kekuatan kaum buruh itu sendiri untuk melumpuhkan produksi dan laba pengusaha. Melakukan aksi bersama kaum buruh lainnya, bersatu dan terus belajar kepada massa (kaum buruh).

2.    Kesatuan teori dan praktek

Dalam serikat buruh yang sejati, tidak bisa dipisahkan anatara teori dan praktek. Maka setiap anggota serikat atau pimpinan harus memahami dan belajar soal-soal teori tentang Undang-Undang yang berkaitan, organisasi, ekonomi, politik maupun pengetahuan umum lainnya. Hal itu diperlukan sebagai senjata untuk melawan dan menuntut hak-hak yang sudah dirampas oleh perusahaan atau negara, tanpa belajar kaum buruh akan mudah dikalahkan dan dibohongi. Sebaliknya, teori yang sudah dipelajari harus dipraktekan dalam kerja-kerja organisasi/serikat untuk mengembangkan perjuangannya. Maka setiap anggota dituntut untuk mempunyai inisiatif dan aktif dalam menjalankan inisiatif itu.

3.    Melakukan investigasi sosial

Untuk merumuskan setiap program dan tuntutan maka sangat penting untuk melakukan investigasi disetiap tempat kerja. Mulai dari siapa pemilik perusahaan, berapa laba yang dihasilkan, apa saja permasalahan kaum buruh ditempat kerja, berapa kekuatan srikat dan hal lainnya yang dibutuhkan untuk menyusun setiap langkah perjuangan. Dengan investigasi, kita akan bisa dengan tepat merumuskan tuntutan dan program yang bisa kita menangkan dan perjuangkan.

4.    Evaluasi (Kritik Oto Kritik)

Dalam setiap keputusan dan pekerjaan organisasi/serikat yang telah dijalankan haruslah dilakukan proses penilaian dan koreksi terhadap kekurangan, kesalahan, maupun keberhasilan dan kemajuan. Evaluasi ini juga bisa dilakukan menyangkut prilaku individu anggota organisasi yang dianggap butuh dinilai kaitannya dengan keberadaan organisasi/serikat. Evaluasi ini tidak boleh berat sebelah dan hanya di dasarkan atas prasangka maupun dugaan saja. Evaluasi ini harus dijalankan secara reguler untuk mengukur perkembangan dan kemajuan maupun kemunduran serikat dalam menuju proses perjuangan untuk kemenangan.

5.    Kemandirian Ekonomi

Serikat buruh harus memiliki kemandirian secara ekonomi. Hal ini untuk menjaga independiensi dalam hal keuangan maupun logistik, agar tidak ada intervensi dari pihak musuh bahkan pengusaha. Maka serikat buruh sejati harus terus mengobarkan pembayaran iuran dan pengembangan usaha secara mandiri untuk menambah kas organisasi. Maka kas itu digunakan untuk program kerja dan kebutuhan serikat atau organisasi.

Maka dari uraian diatas, organisasi/serikat buruh yang sejati agar bisa mencapai kemenangan harus memiliki prinsip umum itu. Dan pengalaman maupun prinsip umum tersebut secara bertahap FBTPI mulai lakukan, ada kemengan-kemenangan kecil yang sudah diraih dalam perjuangan FBTPI dengan anggota-anggotanya. Dari dapatnya upah lembur dan hak normatif awak mobil tangki pertaminan plumpang, PK DKI, PK SELOG. Maka kami FBTPI (Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia) dewan pimpinan wilayah jawa timur berusaha mewujudkan organisasi/serikat buruh sejati untuk menuju kemenangan dalam setiap perjuangan dan tuntutan. Kami mengajak seluruh kaum buruh transportasi maupun kaum buruh lainnya untuk bersatu dan bergabung dengan FBTPI dalam mewujudkan serikat/organisasi buruh sejati demi mencapai kemenangan kaum buruh. Mari bersama-sama berjuangan bersama FBTPI secara bertahap dan tekun untuk mencapai kemenagan kesejahteraan kaum buruh indonesia.

BERSATULLAH KAUM BURUH!!!
Bangkit, Lawan, Hancurkan Tirani

DPW Jawa Timur FBTPI
Afik : 082233922151
Alvinas : 082230772808
Zaki : 085645775077

Bagikan :

Mungkin Anda Menyukai

Pin It on Pinterest