Pekerja Pelabuhan Indonesia Kecam Operator Global Hutchison dan ICTSI

Jakarta – Federasi pekerja sektor Pelabuhan dan Transportasi Indonesia mengecam keras aksi kesewenangan terhadap karyawan yang dilakukan oleh operator global asal Hong Kong Hutchison dan Filipina ICTSI. Kecaman tersebut disampaikan dalam releasenya kepada redaksi fbtpi.org, minggu 11/6/2017.

 

Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) dan Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) menyampaikan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kedua operator global baik Huthison maupun ICTSI selama beroperasi d Tanjung Priok.

Lebih jauh, Ketua FBTPI Ilhamsyah menyatakan ICTSI Filipina lewat partner lokal Olah Jasa Andal (OJA) telah terbukti merampas hak-hak pekerja. ICTSI dan OJA enggan menyelesaikan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), padahal PKB penting agar aturan main jelas antara pengusaha dan pekerja.

 

Ilhamsyah juga mengutuk ICTSI dan OJA yang tidak membayar upah lembur pekerja selama 5 tahun padahal sudah ada penetapan dari Suku Dinas Tenaga Kerja Kota  Jakarta Utara. Seharusnya sebagai perusahaan publik yang taat aturan, ICTSI dan OJA harus menjunjung tata kelola perusahaan yang baik.   


Sementara itu, Sekretaris Jendral FPPI Nova Sofyan Hakim, ketika di hubungi oleh fbtpi.org, menyoroti arogansi Hutchison yang tetap memperpanjang pengelolaan aset nasional, JICT, walau tanpa alas hukum dan merugikan negara seperti yang tercantum dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

Hutchison memperpanjang pengelolaan terminal petikemas terbesar RI, JICT dengan investasi yang murah karena harganya lebih rendah dari pembelian awal di tahun 1999. Padahal Hutchison telah mengeruk untung besar selama 16 tahun beroperasi di JICT. Tercatat pendapatan JICT rata-rata pertahun mencapai Rp 2-3 trilyun, terang Nova.

 

Menurutnya, meski belum ada rekomendasi jelas dari pemerintah, namun termin perpanjangan uang sewa JICT tetap dijalankan oleh Direksi. Untuk itu mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menelisik kasus JICT karena diduga unsur perbuatan kejahatan korupsi, pidana pajak dan kejahatan korporasi telah terpenuhi.

 

Bahkan lebih jauh Ilhamsyah juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memboikot produk Hutchison di Indonesia seperti Watson dan vendor telekomunikasi “3”. Hal ini mengingat banyaknya pelanggaran hukum dan kerugian negara dalam pengelolaan aset nasional pelabuhan JICT. “Oleh BPK, Hutchison terbukti tidak patuh terhadap hukum di Indonesia”. Demikian Ilhamsyah menegaskan.

Dalam release tersebut, Ilhamsyah sekaligus menyampaikan bahwa mereka akan melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi mereka itu. Rencana unjuk rasa ini akan dilakukan pada tanggal 12/6/2017 di pos 9 Tanjung Priuk, Koja, Jakarta Utara.

Di akhir dia juga menambahkan, aksi yang akan mereka lakukan besok juga sekaligus untuk memberikan dukungan kepada perjuangan Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina Patra Niaga yang akan melakukan mogok kerja nasional. Rencana aksi mogok nasional AMT Pertamina Patra Niaga ini terkait dengan tuntutan para pekerja agar perusahaan membatalkan PHK massal kepada 350 orang AMT diawal bulan ramadhan kali ini. “ Perusahaan vendor yakni PT. GUN yang baru beberapa bulan dipakai oleh Pertamina Patra Niaga justru melakukan PHK kepada 350 orang pekerjanya. Dan bukan menjalankan nota pemeriksaan dan nota pemeriksaan khusus yang sudah dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara yang memerintahkan kepada Pertamina Patra Niaga untuk segera mengangkat para AMT nya menjadi karyawan tetap dan membayarkan upah lemburnya selama ini.”

Rencana mogok nasional AMT Pertamina Patra Niaga ini akan dilakukan selama seminggu dimulai tanggal 19-26 Juni 2017 dan melibatkan para pekerja hampir diseluruh Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Bahkan surat pemberitahuan pemogokan ini sudah dilayangkan kepada semua pihak terkait.(AI)

 

Mungkin Anda Menyukai