PANJA PERTAMINA DPR RI: PEKERJAKAN KEMBALI AMT PERTAMINA !

 

 

Jakarta – Berlarut – larutnya kasus pelanggaran ketenagakerjaan yang dilakukan oleh anak usaha Pertamina yaitu PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. Elnusa Petrofin membuat geram banyak pihak. Sikap angkuh perusahaan milik negara itu yang tidak mau menjalankan nota penetapan yang sudah dikeluarkan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara membuat Panja Pertamina di komisi VI DPR RI angkat bicara dan mendesak pihak Pertamina Patra Niaga untuk segera mempekerjakan kembali Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina yang telah di PHK sepihak bulan mei kemarin. Selain itu anggota komisi VI DPR RI tersebut juga mendesak pihak perusahaan agar segera memenuhi hak-hak para pekerjanya sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh Rieke Diah Pitaloka dalam releasenya tertanggal 28 Oktober 2017. Seperti diketahui Rieke Diah Pitaloka adalah anggota Panja Pertamina di Komisi VI DPR RI.

 

 “Persoalan yang dihadapi oleh Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina yang di-PHK sepihak harus secara arif dan konsekuen ditinjau dari Indonesia sebagai negara hukum. Justru karena Pertamina adalah BUMN seharusnya menjadi contoh bagaimana perusahaan plat merah tunduk terhadap perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Ketenagakerjaan”.

 

Rieke menjelaskan bahwa pekerja AMT Pertamina sejak tahun 2004 telah dipekerjakan dengan status hubungan kerja kontrak / PKWT oleh anak perusahaan Pertamina yaitu PT. Pertamina Patra Niaga. Kemudian AMT Pertamina ini dialihkan menjadi tenaga kerja outsourching melalui Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) PT. Cahaya Andhika Tamara (PT. CAT) sejak tahun 2012. Lalu pada tahun 2015 dialihkan lagi kepada PT. Sapta Sarana Sejahtera (PT. SSS) dan pada 1 Maret 2017 dilimpahkan lagi kepada perusahaan lain yaitu PT. Garda Utama Nasional (PT. GUN).

 

Anggota komisi VI yang terkenal vokal ini juga menyampaikan,” jenis pekerjaan pekerja AMT Pertamina merupakan core business PT Pertamina Patra Niaga yang selama ini mendistribusikan BBM sehingga  mempekerjakan dengan sistem outsourcing merupakan pelanggaran ketentuan perundang-undangan”.

 

Secara lugas anggota panja ini menyatakan bahwa tindakan perusahaan tersebut telah melanggar berbagai aturan undang-undang. Diantaranya, yang pertama adalah pelanggaran pasal 66 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pada ayat (1) pasal 66 “Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi”.

Kemudian pada ayat (4) berbunyi “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2) hurut a, huruf b, dan huruf d serta Ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan”.

 

Pelanggaran kedua adalah pada Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 725.K/73/DJM.S/2015 tentang penetapan alur kegiatan industri hilir minyak dan gas bumi PT Pertamina (Persero) tertanggal 3 September 2015 dalam Lampiran dan Penjelasan telah ditetapkan bahwa pemasaran dan penjualan produk merupakan core proses.

 

“oleh karena itu seperti juga yang tertuang dalam hasil pemeriksaan oleh petugas pengawas ketenagakerjaan bahwa para pekerja AMT Pertamina ini harus beralih statusnya menjadi karyawan tetap di perusahaan pemberi kerja yakni PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. Elnusa Petrofin untuk yang dibawahi oleh PT. Elnusa Petrofin”.

 

Seperti kita ketahui bahwa tanggal 5 Mei 2017 pihak Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sudinakertrans) Jakarta Utara juga telah  menerbitkan Nota Pemeriksaan pada tanggal 26 September 2016 Nomor: 4750/-1.838 dan 5 Mei 2017 Nomor 1943/-1.838 yang menyatakan bahwa status hubungan kerja Awak Mobil Tangki (AMT) beralih menjadi pegawai tetap PT Pertamina Patra Niaga dan meminta agar hak normatif dipenuhi tetapi tidak dijalankan.

 

Pihak perusahaan bukan menunjukkan sikap patuh hukum dan memberi contoh yang baik, tapi justru secara terang-terangan melakukan PHK Massal kepada 1095 AMT Pertamina hanya melalui sms, tidak dibayar upahnya dan hak-hak normatifnya justru tidak dipenuhi.

 

Pihak DPR sebenarnya sudah sangat “jengah” dengan perusahaan plat merah ini, sehingga anggota panja DPR RI mendesak dengan tegas kepada PT. Pertamina Patra Niaga untuk mempekerjakan kembali AMT yang di-PHK sepihak dan mengangkatnya sebagai pekerja tetap. Dan membayarkan upah dan hak lain dari AMT yg di-PHK sepihak. (AI)

Mungkin Anda Menyukai