FBTPI BERSAMA GBJ MENOLAK RENCANA REVISI UUK VERSI PENGUSAHA & PEMERINTAH

FBTPI, Jakarta 26 Agustus 2019. Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) bergabung dengan Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) mengadakan aksi konvoi rally kawasan di Jakarta dengan titik sasaran diantaranya : Pos 9 pelabuhan Tanjung Priok, kawasan industri Ancol, kawasan industri Pulo Gadung dan Kawasan Berikat Nusantara ( KBN) Cakung. Massa memulai aksinya dari titik kumpul di Pos 9 Tanjung Priok sambil menggelar konferensi pers oleh para pimpinan federasi buruh/pekerja.  Kemudian dilanjutkan konvoi rally kawasan. Organisasi yang tergabung dalam Gerakan Buruh Jakarata diantaranya: FBK – AJB – KSPI – FBTPI – FPBI – FBLP – KPBI – KASBI – SGBN – FPPI – FSPMI -SP LEM SPSI DKI -ASPEK – GSBI – BJB – FSP RTMM-SPSI : PUK Bogasari FFI – Indofood Ancol – Cakung – SPN – SBSI 92 – FSUI – PPI – GSBM – SPTJ – SP LEM PUK AHM – GARTEK KAHO.

Abdul Rosid ketua umum FBTPI mengatakan “Gerakan Buruh Jakarta ( GBJ ) dibentuk dari rapat konsolidasi federasi buruh/pekerja yang ada di Jakarta dalam rangka penolakan rencana revisi undang-undang ketenagakerjaan no.13 tahun 2003 yang akan dilakukan pemerintah dan pengusaha yang tak melibatkan akademisi dan serikat buruh/pekerja.” Tegasnya.

Setelah PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan disahkan oleh Pemerintah yang menghilangkan formula upah minimum hasil survei pasar berdasarkan komponen KHL (Kebutuhan Hidup Layak) dan pengingkaran fungsi anggota dewan pengupahan. Kemudian Permenakertrans nomor 15/2018 mengenai upah sektoral yang mewajibkan adanya kesepakatan nilai upah sektoral antara Asosiasi Pengusaha Sektoral dengan Federasi Serikat Pekerja Sektoral. Kini Pemerintah bersama Apindo ingin merevisi Undang-undang ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 dengan menaikan upah minimum 2 tahun sekali, dihilangkannya struktur dan skala upah, tidak adanya batasan tenaga kerja asing, pekerja kontrak dapat dilakukan disemua jenis pekerjaan, outsourching untuk semua jenis pekerjaan, fasilitas kesejahteraan dihapus, dikurangi/ dihapuskannya pesangon, tenaga kerja asing tidak ada lagi batasan di semua jabatan, pengekangan dan ancaman atas hak mogok dan akan di hapuskannya hak atas cuti haid bagi buruh perempuan.

Hampir di semua aliansi Konfederasi-Federasi sudah dibentuk tim kecil merumuskan kajian wacana revisi tersebut guna terus membangun komunikasi dengan Pimpinan Konfederasi, Federasi, SP/SB, Aliansi Buruh lokal sampai tingkat Nasional untuk membangun kesepahaman dan gerak bersama agar rencana revisi ini di batalkan oleh DPR dan Pemerintah.

Akan tetapi apabila Apindo dan pemerintah bersikukuh melakukan revisi yang merugikan kaum buruh, gerakan perlawanan buruh dan rakyat dalam menolak revisi UUK akan terus membesar. Setelah Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) melakukan aksi besar di 16 Agustus lalu, kemudian Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) di 21 Agustus, maka hari ini Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) yang terdiri dari berbagai organisasi Serikat Buruh yang ada di Jakarta melakukan aksi konvoi di 6 Kawasan Industri di Jakarta. Ini dilakukan sebagai upaya sosialisasi dan menggalang dukungan kepada buruh dan masyarakat secara luas tentang bahaya revisi untuk kemudian diolah menjadi gerakan besar dan berkelanjutan.

Berikutnya ASPEK Indonesia bersama KSPI akan turun aksi besar-besaran di awal bulan September 2019 saat sidang Paripurna DPR RI atau saat pelantikan anggota DPR RI yang baru tanggal 01 Oktober 2019. Dan gerakan perlawanan ini akan terus membesar jika pemerintah tidak menghentikan rencana revisi tersebut. Oleh karena itu, sikap kami atas nama Grakan Buruh Jakarta (GBJ) adalah menolak rencana revisi undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003 versi pengusaha dan pemerintah. (Mar)

Mungkin Anda Menyukai