APBJ Tagih Janji Kadisnakertrans Jatim

Surabaya – 17/9/2017 Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)Provinsi Jawa Timur terus mendapat sorotan dari kalangan organisasi buruh. Diantaranya dari federasi dan serikat buruh yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Buruh Jawa Timur (APBJ). Pasalnya setelah APBJ melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 30 Agustus 2017 lalu di kantor Disnakertrans Provinsi Jawa Timur dengan membawa tuntutan penyelesaian berbagai kasus yang dilaporkan tidak segera dituntaskan. Pada tanggal 5 September 2017, terjadi pertemuan antara para petugas pengawas dengan perwakilan dari APBJ, dan terjadi kesepakatan untuk pihak pengawas segera melakukan proses kasus yang mangkrak di lingkungan kerja Disnakertrans Provinsi Jawa Timur. Namun hingga saat ini, fakta dilapangan menunjukkan bahwa pihak pengawasan belum serius menangani kasus-kasus tersebut. Dari kasus yang diadukan oleh APBJ, setidaknya ada 10 kasus yang diangkat untuk segera di proses. Kasus tersebut meliputi wilayah kerja pengawasan di Banyuwangi, Jember, malang, Sidoarjo, dan Surabaya.

APBJ sempat kecewa dengan Setiadjit sebagai Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Timur. Karena dalam pertemuan disela aksi yang digelar 30 Agustus itu, Setiadjit sempat menjanjikan akan memimpin pertemuan di tanggal 5 September, dan bahkan dalam undangan juga dicantumkan bahwa pimpinan rapatnya adalah Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Namun nyatanya hal itu tidak terjadi. Kadisnakertrans Provinsi Jawa Timur tidak hadir dalam pertemuan.

Pihak Disnakertrans Provinsi Jawa Timur juga dinilai sangat lambat dalam menangani kasus-kasus ketenagakerjaan yang terjadi di Jawa Timur. Seperti disampaikan oleh Fatkhul Khoir selaku koordinator APBJ, “ Janji dan tanggung jawab dari Kadisnakertrans Jatim akan terus kita tagih. Dia harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai kasus yang sudah dilaporkan oleh serikat buruh. Jangan suka membohongi buruh, karena buruh bisa marah”. Penanganan kasus-kasus ketenagakerjaan yang kita laporkan sangat lambat ditangani, ada kasus yang sudah sampai setahun tapi belum juga ada ujungnya. Ini sangat merugikan bagi pihak pekerja”. Demikian tambahnya.

APBJ juga mempertanyakan soal Standar Operasional Prosedur (SOP) dari pihak pengawasan dalam proses kasus. “SOP pengawas juga tidak jelas. Ini menyebabkan persoalan perburuhan di Jawa Timur lambat dan berlarut-larut dalam penanganannya. Dalam waktu dekat kita akan memberi masukan terkait SOP tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur”. Tegas Fatkhul saat ditemui oleh fbtpi.org .

Mungkin Anda Menyukai