Rencana Revisi UUK, Benarkah Hoax…..?

Pernyataan Menaker Dhakiri perihal Revisi UUK. Sumber: Laman Facebook Hanif Dhakiri, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Menaker kita tersayang Hanif Dhakiri, lewat laman Facebook-nya, mengatakan bahwa tabel yang berisikan 14 poin kemungkinan perubahan UU Ketenagakerjaan adalah Hoax dan bukan dokumen Kemenaker.

Yang bener nih bro…..?

Di akun Facebook dan Instagram, Dhakiri dengan sengaja memotong judul tabel di atas yang harusnya berbunyi “Arah Revisi UU Ketenagakerjaan 13/2003 yang Membahayakan Buruh”.

Padahal, tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa tabel tersebut adalah Draft Revisi UUK. Dalam analisa mengenai revisi UUK, telah disebutkan bahwa:

“Pemerintah hingga hari ini beralasan bahwa revisi UUK masih dikaji dan belum ada kepastian perihal apa saja yang akan berubah. Namun berdasarkan sejumlah ungkapan-ungkapan yang ada, serta analisa Kemenkumham mengenai aturan-aturan terkait ketenagakerjaan, arah revisi UUK telah dapat ditebak.”

Revisi UUK dalam Rezim Fleksibilitas (Bag-2)

Jika Dhakiri teliti, maka di bawah tabel telah diberikan sumber dari mana tabel tersebut berasal, yaitu Laporan Kemenkumham tentang Analisa dan Evaluasi Hukum Terkait Ketenagakerjaan dan berbagai sumber lainnya.

Dokumen yang digunakan sebagai acuan utama penyusunan tabel tersebut dapat ditemukan pada situs Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham yang anehnya tidak lagi bisa diunduh. Tapi tenang, kami telah menyimpan hasil unduhannya dengan baik.

Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Ketenagakerjaan (2018)

Berdasarkan hasil penelusuran kami, memang belum dapat ditemukan rancangan revisi UU Ketenagakerjaan (ataupun Rancangan UU Pengupahan), apalagi dalam bentuk Naskah Akademik yang terbuka bagi publik.

Revisi UUK dalam Prolegnas 2015-2019. Sumber: DPR RI, 2019

Padahal, rencana revisi UU Ketenagakerjaan sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Revisi UUK dalam RPJMN 2015-2019. Sumber: Buku II RPJMN 2015-2019, hlm 3-144.

Bagaimana dengan kemungkinan ini: pemerintah bisa saja meretas proses legislasi dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), atau bahkan setingkat Keputusan/ Peraturan Menteri.

Tidakkah kawan-kawan buruh mengingat keluarnya PP 78/2015 Pengupahan yang meretas UU Ketenagakerjaan pada klausul sistem pengupahan?

Jika Dhakiri menyatakan bahwa “Pemerintah masih melakukan kajian dan menyerap aspirasi dari berbagai pihak, termasuk serikat pekerja, dunia usaha dll,” maka bukankah sebaiknya Dhakiri membuka kepada publik apa rencana pemerintah atau perkembangan saat ini?

Mengapa pemerintah tidak membuka, sebut saja, jajak pendapat (polling) atau rembuk nasional meminta pendapat publik luas perihal perlukah revisi UU Ketenagakerjaan? Adakah buruh korban PHK Freeport atau korban PHK Adidas dimintai pendapatnya?

Tidak ada satupun kaum buruh yang bisa dibodoh-bodohi, meski aksi buruh 16 Agustus lalu di diskreditkan dalam pernyataan bahwa buruh yang menolak revisi UU Ketenagakerjaan kemakan hoaks.

Kaum buruh mengetahui persis bahwa pemerintah akan mencari apapun jalannya untuk memuluskan agenda Fleksibilisasi dengan merevisi UU Ketenagakerjaan seperti yang dianjurkan oleh Bank Dunia (World Bank), Organisasi Buruh Internasional (ILO – International Labour Organization), Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development) atau institusi imperialis pendukung neoliberalisme lainnya.

Apa itu Rezim Fleksibilitas?

Hal ini mirip ketika pemerintah menandatangani Surat Kesepakatan (LoI – Letter of Intent)denganDanaMoneter Internasional (IMF – International Monetary Fund) pada Maret 2003 yang berisikan kesepakatan membuat kebijakan perburuhan yang lebih fleksibel yang hari ini dapat kita temukan dalam UU Ketenagakerjaan 13/2003 pada ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Jadi, Pak Menteri  Dhakiri yang baik, kami menunggu jajak pendapat publik dan rembuk nasional untuk membahas peraturan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. (Mar)

 

Mungkin Anda Menyukai