PMII Banyuwangi Dukung Perjuangan AMT

Banyuwangi — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, mendukung penuh aksi mogok kerja nasional yang dilakukan awak mobil tangki (AMT) mulai 19-26 juni 2017.

PMII menilai mogok kerja adalah perjuangan terakhir para buruh untuk menuntut hak-hak kesejahteraannya yang dirampas oleh PT Pertamina Patra Niaga.

Sebagai bentuk dukungan, anggota PMII Untag hadir memberikan solidaritas dalam aksi mogok buruh pada Senin dan Selasa. Mereka yang hadir di antaranya Ketua PMII Komisariat Untag Abdul Ghofur dan Ketua Rayon Bhinneka Fandi Winata.

Menurut Abdul Ghofur, awak mobil tangki adalah mereka yang berada di garis terdepan untuk mendistribusikan BBM kepada masyarakat. “Tapi selama ini, kita tidak pernah peduli dengan nasib mereka,” kata Ghofur, Senin.

AMT melakukan mogok nasional sebagai bentuk solidaritas dan protes kepada PT Pertamina Patra Niaga, karena memecat 414 buruh melalui pesan pendek. Para AMT yang dipecat itu telah bekerja bertahun-tahun, namun masih berstatus kontrak. Selain itu, para AMT bekerja lebih dari 12 jam tanpa upah lembur, tidak mendapatkan asuransi, dan hak cuti.

Dengan resiko kerja yang besar dan membawa barang yang mudah terbakar, kesejahteraan AMT jauh di bawah layak.

Ironisnya, PHK tersebut justru dilakukan di bulan Ramadhan dan mendekati Lebaran 2017. Sementara kebutuhan setiap keluarga AMT akan meningkat saat Ramadhan dan Lebaran. Perbuatan Pertamina Patra Niaga itu, kata Ghofur, menunjukkan keseweng-wenangan terhadap buruh yang telah mengabdi bertahun-tahun.

Fandi menyatakan, PT Pertamina Patra Niaga sebagai badan usaha milik negara seharusnya patuh terhadap hukum dengan menaati UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Di UU tersebut, sudah jelas mengatur kewajiban perusahaan untuk mengangkat pekerja menjadi karyawan tetap apabila bekerja lebih dari 3 tahun. Perusahaan juga wajib membayarkan upah lembur bila bekerja lebih dari 8 jam, memberikan BPJS, dan hak cuti.

Apalagi status AMT juga diperkuat dengan Nota Pemeriksaan dari sudinakertrans jakarta utara tertanggal 26 september 2016 dengan nomor 4750/-1838. Nota tersebut menyatakan bahwa setatus hubungan kerja ATM seharusnya beralih menjadi karyawan tetap. “Memalukan, karena BUMN justru melanggar undang-undang,” katanya.

Dari latar belakang tersebut, PMII Komisariat Untag mendesak Pertamina Patra Niaga agar melaksanaan UU dan memenuhi seluruh tuntutan buruh AMT. Tanpa itikad baik itu, permasalahan AMT dan Pertamina Patra Niaga akan terus berlarut-larut.

(SBTPI-FBTPI Banyuwangi)

Bagikan :

Mungkin Anda Menyukai

Pin It on Pinterest