PERNYATAAN SIKAP FBTPI MENDUKUNG PERJUANGAN DEDY DKK Vs PT. JPT

ADA PERAMPASAN HAK DI PELABUHAN

bagaimana kalau anak sakit

bagaimana obat

bagaimana dokter

bagaimana rumah sakit

bagaimana uang

bagaimana gaji

bagaimana pabrik? mogok?

pecat! mesin tak boleh berhenti

maka mengalirlah tenaga murah

mbak ayu kakang dari desa

disedot

sampai pucat

wiji thukul, (buruh-buruh)

 

Jakarta utara, adalah salah satu pintu gerbang ekspor-impor barang yang cukup besar.  Pelabuhan ini menangani lebih dari 30% komoditi Non Migas Indonesia, disamping itu 50% dari seluruh arus barang yang keluar / masuk Indonesia melewati pelabuhan ini. Pelabuhan tanjung priok tersebut meraup laba bersih sekitar 1,6 triliun pada tahun 2016 dari hasil aktivitas bongkar muat.

Tanjung Priok merupakan barometer perekonomian Indonesia, sehingga banyak perusahaan bongkar muat maupun jasa pengiriman disana salah satunya PT. Jatim Petroleum Transport. PT. Jatim Petroleum Transport merupakan sebagai jasa ekspedisi Kargo Nasional, khususnya untuk layanan Door to Door. PT. Jatim Petroleum Transport dalam tujuan bisnisnya berusaha memberi pelayanan terbaik bagi pelanggannya. Namun kenyataan lain sangat berbeda, dimana kaum buruhnya jauh dari kata sejahterah.

Kenyataan di lapangan, bahwa PT. Jatim Petroleum Transport telah banyak merampas hak-hak normatif kaum buruhnya. Pihak perusahaan telah cukup banyak merampas hak-hak buruh yang bekerja dan telah melanggar peraturan yang menyangkut persoalan perburuhan.

Upah Sopir di PT. JPT hanya di bayar sistem borong habis tanpa ada BPJS dan THR dibayar seharga UANG KETUPAT. Sedangkan kernetnya justru “digaji” oleh sopir seharga Rp.50.000/hari tanpa tambahan lain2. Di Bagian Depot, sejak tahun 2015 upah hanya berkisar 2.700.000 sampai saat ini. Padahal dalam UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sudah jelas Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum (pasal 90)”. waktu kerja sampai 12 jam khusus Admin, sementara krani dan operator forklift 24 jam (sehabis2nya pekerjaan). Waktu kerja Panjang itu baik di depot maupun sopir/kernet TIDAK MENDAPATKAN UPAH LEMBUR yang sesuai, adanya Lembur otomatis yang berfariasi yg intinya di bawah STANDAR KEPMEN 102/2004.

Apabila ada Lakalantas, KLAIM KECELAKAAN dibebankan kepada Sopir sebagai “HUTANG” yang dipotong langsung oleh manajemen pada Uang Operasional. Tidak hanya itu, kawan kami pengurus anggota serikat PK SBPN-FBTPI dedi setiadi yang memperjuangkan hak-hak normatif kawan-kawan buruh lainnya harus mendapat mutasi.

Sangat jelas bahwa PT. Jatim Petroleum Transport telah banyak merampas hak-hak normatif dan ketentuan peraturan perundang-undangan perburuhan. Pihak manajemen terlihat abai dengan kondisi buruhnya yang seharusnya diperhatikan kesejahteraannya. Kawan-kawan di PT.JPT sudah melakukan upaya persuasif dengan mengajukan perundingan bipartit, namun sampai beberapa kali bipartiet tetap NIHIL. Ini bukti bahwa kaum pemodal tidak ingin buruhnya sejahtera dan laba bersihnya berkurang untuk diberikan kepada kaum buruhnya.

Maka atas persoalaan ini, FBTPI selaku serikat buruh yang juga menaungi PK SBPN JPT berusaha dengan keras memperjuangkan hak-hak buruh yang telah dirampas oleh pihak perusahaan. Sikap FBTPI dalam persoalan ini menegaskan kepada kawan-kawan buruh dan pihak perusahaan sebagai berikut :

SERUAN KEPADA KAWAN-KAWAN KUAM BURUH :

  1. Terus perkuat barisan dan jangan sampai terpecah belah sampai perjuangan untuk merebut kembali hak-hak yang sudah di ambil PT. JPT
  2. Menggalang solidaritas yang meluas diseluruh basis-basis FBTPI maupun Serikat lain untuk kawan-kawan buruh PT. JPT yang lagi berjuang untuk hak-haknya.
  3. Membangun budaya belajar, berjuang dan berdisiplin agar kaum buruh tidak muda dibohongi oleh pihak perusahaan.

TUNTUTAN KEPADA PIHAK PIMPINAN PT.JATIM PETROLEUM TRANSPORT :

  1. Segera Bayarkan Hak atas Rapelan UPAH POKOK tahun 2016 kepada seluruh pekerja (Anggota PK.SBPN – FBTPI,PT.JPT) termasuk kepada Sdr Agung Kurniawan yang sudah di PHK dengan alasan Masa Percobaan selesai !!!
  2. Segera Bayarkan Hak atas UPAH LEMBUR para pekerja (Anggota PK.SBPN – FBTPI,PT.JPT) terhitung sejak Bulan Mei tahun 2012 termasuk kepada Sdr Agung Kurniawan yang sudah di PHK dengan alasan Masa Percobaan selesai !!!
  3. Segera BATALKAN Tindakan MUTASI terhadap Sdr. DEDI SETIADY dan pekerjakan kembali pada posisi semula, karena selaku Pengurus pada PK.SBPN-FBTPI-PT.Jatim Petroleum Transport, Sdr. Dedi Setiady sedang menjalankan tugasnya untuk melakukan pembelaan terhadap seluruh anggotanya yang terdaftar sebagai pekerja aktif di PT. JATIM PETROLEUM TRANSPORT Cabang Jakarta, sebagaimana amanat undang undang R.I Nomor 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh !!!
  4. Terapkan waktu kerja 8 (delapan) jam/hari bagi seluruh pekerja dan apabila ada kelebihan Jam Kerja dari jam kerja wajib, maka berlakukan pembayaran Upah Lembur sesuai ketentuan Pasal 78 Ayat (1) dan (2) Undang Undang R.I Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia NOMOR KEP. 102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur;
  5. Berikan Upah Bulanan sesuai ketentuan PERGUB DKI Jakarta Tentang UMP DKI Jakarta yang ditetapkan nominalnya setiap tahun, kepada seluruh pekerja termasuk kepada awak angkutan (pengemudi dan kernet) sesuai ketentuan Pasal 90 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
  6. Bayarkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi para pekerja sesuai ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, karena selama ini hanya dibayarkan berdasarkan KEBIJAKAN PERUSAHAAN bukan sebesar 1 (satu) bulan Nilai UMP yang berlaku di Propinsi DKI Jakarta !!!
  7. Angkat Para Pekerja (anggota PK.SBPN-FBTPI,PT.JPT) sebagai Karyawan Tetap dan keluarkan SK Pengangkatannya terhitung sejak awal masuk kerja, karena sejak masuk kerja hanya menandatangani perjanjian kerja kontrak dengan masa percobaan dan sampai saat ini tidak pernah lagi menandatangani perjanjian kerja dalam bentuk apapun;
  8. DAFTARKAN SELURUH PEKERJA Kedalam 5 (Lima) PROGRAM BPJS.
  9. Hapuskan Pemotongan Upah Awak Angkutan/ pengemudi untuk Klaim Kecelakaan;
  10. Terapkan Sistim Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) bagi seluruh pekerja;
  11. Bayarkan Uang standby kepada awak angkutan yang sudah ada dilokasi kerja namun tidak mendapat order (tarikan);
  12. Bayarkan Uang Menginap kepada awak angkutan, apabila dalam proses bongkar barang memerlukan waktu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam di lokasi bongkaran/customer; sebesar Rp.124.000,- / 24 jam;
  13. Uang tilangan akibat overlude wajib ditanggung oleh pihak perusahaan;
  14. Pekerjakan kembali Sdr.Imam Nurdin dan Khotib (Basir) !!!

Hormat Kami

DPP FBTPI

Bagikan :

Mungkin Anda Menyukai

Pin It on Pinterest