PERNYATAAN SIKAP ATAS PERSOALAN PERSELISIHAN TRANSPORTASI KONVENSIONAL (Angkutan Umum) DAN TRANSPORTASI ONLINE DI MALANG

PERNYATAAN SIKAP

ATAS PERSOALAN PERSELISIHAN TRANSPORTASI KONVENSIONAL (Angkutan Umum)

DAN TRANSPORTASI ONLINE DI MALANG

 

Kehidupan manusia tidak terlepas dari persoalan ekonomi. Indonesia yang kaya akan flora dan fauna dan sumber daya alamnya tidak diiringi dengan kesejahteraan rakyatnya. Padahal Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Amanat undang-undang dasar tersebut seharusnya dijalankan dengan baik, agar rakyat indonesia bisa hidup sejahterah dan damai.

Dari dasar itulah maka setiap warga negara berhak mendapatkan kesejahteraannya tanpa terkecuali disektor transportasi. Sektor transportasi merupakan sektor utama dalam setiap lalu lintas pengiriman barang atau jasa. Dalam sektor transportasi, PP Nomor 51 tahun 2012 tentang sumber daya manusia di bidang transportasi juga memberikan perlindungan kerja mulai dari kesejahteraan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja (pasal 35-43).

Maka persoalan perselisihan yang terjadi antara transportasi konvensional dan transportasi online di Malang seharusnya mendapatkan penanganan yang tepat tanpa merugikan dan tanpa perlu mengadu domba sopir/pengemudi transportasi online dan transportasi konvensional. Keresahan yang timbul dari sopir transportasi konvensional (angkutan umum) sangatlah wajar. Transportasi konvensional menganggap bahwa transportasi online telah mengurangi jatah konsumen mereka sehingga berimbas tidak cukupnya uang setoran kepada pihak pengusaha.

Perkembangan teknologi akan terus maju dan cepat, sehingga kemajuan ini bukanlah akar persoalan dari permusuhan ini. Maka perlu dipahami bahwa sejatinya persoalan itu bukanlah antar sesama supir/pengemudi transportasi online dan konvensional yang berakibat fatal saling berkelahi. Supir/pengemudi transportasi online dan tranportasi konvensional merupakan sama-sama buruh/pekerja dengan nasib yang tidak jauh berbeda. Mereka mencari nafkah untuk keluarga dan pribadinya, terkadang juga mereka menerima perlakuan sama dari majikannya. Dalam sektor transportasi sering tidak jelasnya hubungan kerja antara pengusaha dan supir/pengemudi, pengusaha menganggap bahwa hubungan mereka adalah hubungan kemitraan. Kenyataannya, bahwa pihak dari sopir/pengemudi online maupun konvensional tidak dalam posisi setara dan sejajar dalam hubungan kemitraan. Padahal, hubungan kerja kemitraan ini harus terjadi sejajar dan terjadi antara pelaku usaha. Akibat tidak jelasnya hubungan kerja inilah mengakibatkan juga tidak jelasnya penghasilan yang didapat.

Maka seperti apa yang tercantum dalam Undang-undang no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Bahwa perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah masuk dalam hubungan kerja industrial atau bisa disebut hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Maka bila sudah memenuhi sarat tersebut pekerja/buruh bisa juga supir/pengemudi trasnportasi berhak untuk mendapatkan Hak dasar mereka seperti Upah pokok, jaminan sosial, upah lembur, keselamatan kerja maupun pesangon.

Apalagi dalam pereturan menteri perhubungan nomor 32 tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek memberikan dasar hukum kepada kedua belah pihak untuk beroprasi dan melakukan kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana juga peran manajemen/pengusaha dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk bekerjasama dalam hal pengaturan tarif, izin, maupun persoalan yang timbul akibat kedua belah pihak.

Atas persoalan ini, kami Dewan Pimpinan Wilayah jawa timur Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia-Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (SBTPI-FBTPI) menyatakan sikap atas persoalan perselisihan antar supir/pengemudi transportasi online maupun konvensional sebagai berikut :

  1. Hentikan sweeping kepada awak transportasi online karena mereka adalah rakyat yang sedang mencari nafkah dan hentikan tindakan sewenang-wenang aparatur daerah.
  2. Tegakkan keadilan untuk supir/pengemudi online maupun konvensional dan berikan kesejahteraan kepada supir/pengemudi online dan konvensional.
  3. Mendesak Pihak keamanan khususnya polisi untuk bertindak mencegah terjadinya kekerasan antar sesama supir/pengemudi.
  4. Pihak perusahaan harus memberikan hubungan kerja yang jelas kepada supir/pengemudi online dan konvensional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Pihak perusahaan harus memberikan keringanan/pengurangan setoran untuk supir trasnportasi konvensional maupun online.
  6. Pemerintah harus memberikan subsidi bahan bakar bagi transportasi konvensional.
  7. Pemerintah daerah malang harus memberikan perlindungan keamanan kepada seluruh awak supir transportasi online.
  8. Pemerintah daerah malang harus menentukan tarif transportasi konvensional dan online yang sesuai dan adil tidak merugikan pihak supir konvensional atau online.

Kami juga memberi seruan kepada para supir/pengemudi online dan konvensional untuk :

  1. Melakukan perundingan bersama-sama secara demokratis dalam satu forum antar supir/pengemudi online maupun konvensional dengan kepala dingin demi solusi terbaik.
  2. Hentikan kekerasaan antar sesama supir/pengemudi online dan konvensional. Karena supir/pengemudi online dan konvensional adalah sama-sama rakyat pekerja. Musuh kalian bukanlah sesama supir/pengemudi.
  3. Membentuk sebuah organisasi/serikat independen yang isinya para supir/pengemudi transportasi sebagai wadah untuk berjuang demi kesejahteraannya maupun untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dikemudian hari.
  4. Bersatu untuk Meminta dan menuntut pihak perusahaan maupun pemerintah daearah agar segera menyelesaikan persoalan yang terjadi dan menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan bagi rakyat.

Demikian pernyataan sikap kami. Semata-mata demi mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dengan tidak saling mengadu domba antara kedua belah pihak supir/pengemudi transportasi online maupun konvensional di Malang.

 

BERSATULAH SUPIR TRANSPORTASI !!!
Bangkit, Lawan, Hancurkan Tirani

Contack person :
085257299234 (alvinas) Dep. Pengembangan Organisasi DPP FBTPI
082233922151 (afik) Departemen Advokasi DPP FBTPI
085645775077 (zaki) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur

Bagikan :

Mungkin Anda Menyukai

Pin It on Pinterest