Pekerja Pelabuhan Indonesia Kecam Operator Global Hutchison dan ICTSI

JAKARTA – Federasi pekerja sektor Pelabuhan dan Transportasi Indonesia mengecam keras kesewenang-wenangan operator global asal Hong Kong Hutchison dan Filipina ICTSI terhadap karyawannya di Tanjung Priok. Kesewenangan-sewenangan itu mulai tak ada perjanjian kerja bersama hingga tak membayarkan upah lembur pekerja.

Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) dan Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI), menyampaikan pelanggaran kedua perusahaan itu dalam rilisnya kepada redaksi fbtpi.org, minggu 11/6/2017. Ketua FBTPI Ilhamsyah, menyatakan, ICTSI Filipina lewat partner lokalnya Olah Jasa Andal (OJA) enggan menyelesaikan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). “Padahal PKB penting agar aturan main jelas antara pengusaha dan pekerja,” kata Ilhamsyah.

ICTSI dan OJA juga tidak membayar upah lembur pekerja sejak Oktober 2011 sampai dengan Februari 2015 padahal telah ada penetapan dari Suku Dinas Tenaga Kerja Kota  Jakarta Utara. Seharusnya, kata Ilhamsyah,  ICTSI dan OJA harus menjunjung tata kelola perusahaan yang baik.

Sementara itu, Sekretaris Jendral FPPI Nova Sofyan Hakim, menyoroti Hutchison yang tetap memperpanjang pengelolaan aset nasional (JICT). Padahal tak ada payung hukum dan diduga merugikan negara seperti yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hutchison memperpanjang pengelolaan JICT, terminal petikemas terbesar RI dengan investasi yang murah karena harganya lebih rendah dari pembelian awal di tahun 1999. Padahal Hutchison telah mengeruk untung besar selama 16 tahun beroperasi di JICT. “Tercatat pendapatan JICT rata-rata pertahun mencapai Rp 2-3 trilyun,” kata Nova.

Menurutnya, meski belum ada rekomendasi jelas dari pemerintah, namun termin perpanjangan uang sewa JICT tetap dijalankan oleh direksi. Untuk itu FPPI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menelisik dugaan korupsi JICT.

Ilhamsyah juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memboikot produk Hutchison di Indonesia seperti Watson dan vendor telekomunikasi “3”. Hal ini mengingat banyaknya pelanggaran hukum dan kerugian negara dalam pengelolaan aset nasional pelabuhan JICT.

FBTPI berencana menggelar aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi mereka itu pada 12 Juni 2017 di pos 9 Tanjung Priuk, Koja, Jakarta Utara.

AFIK IRWANTO

 

Bagikan :

Mungkin Anda Menyukai

Pin It on Pinterest