KECELAKAAN LALU LINTAS TANGGUNGJAWAB SIAPA ???

Sektor transportasi merupakan salah satu sektor pokok dalam system produksi perusahaan. Tanpa adanya transportasi, maka distribusi barang perusahaan tidak akan menyebar luas. Namun kenyataannya, para supir transportasi hidupnya jauh dari kata sejahterah dan makmur. Para supir sangat banyak tidak mendapatkan hak-hak normatifnya sebagai pekerja. Seringkali para supir harus menanggung penindasan dobel yang pedih dan menderita. Selain upah yang rendah dan hubungan kerja yang tidak jelas, para supir juga dibebani penuh soal ganti rugi atas kerugian materi yang diakibatkan dari kecelakaan kerja maupun kecelakaan lalu lintas. Sehingga supir kadang harus merelakan upah yang diterimah diberikan untuk mengganti biaya ganti rugi, bahkan para supir transportasi harus menjual barang dan hutang uang untuk biaya itu semua.

Padahal, tidak sepenuhnya para supir transportasi dibebani soal biaya ganti rugi akibat kecelakaan yang dilakukannya. Biasanya supir menghadapi persoalan tentang kecelakaan lalu lintas jalan raya. Sebenarnya, supir tidak bisa dibebani penuh soal ganti rugi, hal tersebut dicantumkan dalam undang-undang tentang Kecelakaan Lalu Lintas dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) digolongkan menjadi 3, yakni (lihat Pasal 229):

a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang,
b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
c) Kecelakaan Lalu Lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Selanjutnya tentang apabila terjadi kecelakaan kerja, maka supir tidak sepenuhnya dibebani ganti rugi secara penuh. Sesuai bunyi dalam Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi:

“Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umumbertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.”

Namun, ketentuan tersebut di atas tidak berlaku jika:
a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/ atau
c. disebabkan gerakan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Jelas bahwa dalam dasar hukum tersebut, supir tidak sepenuhnya dibebani dengan ganti rugi. Ganti rugi juga menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Seperti yang dijelaskan dalam beberapa pasal yang ada dalam UU LLAJ sebagai berikut :

Pasal 188
Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

Pasal 191
Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.

Pasal 193
(1). Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
(2). Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.
(3). Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.
(4). Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.

Jelas bahwa perusahaan juga dibebani dalam ganti rugi yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh supirnya. Sedangkan dalam hal berapa besar dan apakah memang hal tersebut harus mendapatkan ganti rugi diputuskan lewat putusan pengadilan yang tertuang dalam pasal Pasal 230 UU LLAJ, dan pasal 236 UU LLAJ apabila Kewajiban mengganti kerugian ini dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. tidak hanya UU LLAJ yang menjelaskan persoalan kewajiban perusahaan juga dibebani persoalan ganti rugi terhadap kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh supir diperusahaannya. Dalam pasal 1367 KUHPerdata menjelasakan;

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab”.

Selain itu juga, pihak perusahaan juga mempunyai kewajiban untuk mengasuransikan kendaraan dan barangnya yang tertuang dalam pasal 237 UU LLAJ. Sehingga setiap kerugian yang diakibatkan oleh supir juga bisa dibantu lewat klaim asuransi tersebut.

Dari uraian diatas maka bisa kita lihat bahwa secara hokum, supir yang mengalami kecelakaan kerja tidak bisa dibebani penuh atas nominal ganti rugi yang diberikan dari kerugian materi kecelakaan lalu lintas tersebut. Diatas sudah dijelaskan secara umum dasar-dasar hukum mengenai persoalan perusahaan juga turut serta menanggung ganti rugi tersebut. Namun, soal berapa persen pembagian tentang ganti rugi tersebut harus dibicarakan bersama dengan pihak perusahaan. Maka disini sekali lagi bagaimana pentingnya untuk berorganisasi atau berserikat, menggalang kekuatan sebanyak-banyaknya dan solid dalam bertindak. Hal ini diperlukan untuk daya tawar kaum buruh/supir dalam berunding untuk menentukan berapa persen/besar kecilnya pembagian biaya ganti rugi kecelakaan lalu lintas yang dialami. Apabila kaum buruh/supir memperkuat barisannya dalam satu organisasi/serikat, kaum buruh/supir bisa melakukan perundingan dengan percaya diri dan membuat sebuah perjanjian bersama soal pembagian biaya ganti rugi akibat kecelakaan lalu lintas yang dialami.

Dengan ini, FBTPI Jawa timur menyerukan kepada seluruh kaum buruh transportasi untuk terus bergabung dalam organisasi/serikat FBTPI dengan belajar dan berjuang bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan menjadikan serikat buruh yang sejati.

BERSATU KITA KUAT, BERSAMA FBTPI KITA MENANG
BERSATULLAH KAUM BURUH!!!

Bangkit, Lawan, Hancurkan Tirani
DPW Jawa Timur FBTPI
Afik : 082233922151
Alvinas : 082230772808
Zaki : 085645775077

Bagikan :

Mungkin Anda Menyukai

Pin It on Pinterest