Jokowi-JK Harus Bertanggungjawab terhadap AMT

Salam Perjuangan

Sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa persoalan yang terjadi di lingkungan kerja anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) yaitu PT. Elnusa Petrofin dan PT. Pertamina Patra Niaga khususnya yang ada di Depot Plumpang – wilayah Jakarta Utara, sudah diproses oleh pihak Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara sejak tahun 2016. Sudinakertrans sudah mengeluarkan Nota Pemeriksaannya pada tanggal 26 september 2016 yang memuat temuan berbagai macam pelanggaran terhadap Hak Normatif Para Pekerja serta Nota Pemeriksaan Khusus yang memuat tentang status hubungan kerja tetap antara Para Crew AMT dengan PT.Pertamina Patra Niaga.

Namun sampai saat ini, PT. Pertamina Patra Niaga tak kunjung melaksanakan perintah pihak Pengawasan Ketenagakerjaan melalui nota pemeriksaan tersebut.

Sudah 13 hari kawan-kawan Awak Mobil Tangki (AMT) di 11 depot Pertamina yang tergabung dalam Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) mogok kerja untuk menuntut hak normatif yang sudah dilindungi undang-undang. Akan tetapi Pertamina yang merupakan badan usaha milik negara masih tetap tidak memenuhi tuntutan para Awak Mobil Tangki (AMT).

Hal tersebut tidak hanya melukai rasa KEADILAN para Crew Awak Mobil Tangki (AMT) yang selama ini justru sudah memberikan income kepada negara dan memberikan keuntungan besar pada perusahaan melalui kerja kerasnya medistribusikan Bahan Bakar Minyak dan LPG sebagai sebuah komoditi vital bagi masyarakat di negara ini. Namun juga sudah mencederai pancasila sebagai dasar negara indonesia tentang “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Sampai saat ini pihak PT. Pertamina (Persero) dan PT. Elnusa Tbk masih belum memenuhi tuntutan crew awak Mobil tangki pertamina dengan berbagai alasan. Termasuk membuat laporan palsu saat dipanggil oleh pihak Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun Dirjen PPHI bahwa yang mogok hanya orang yang malas bekerja dan juga membuat pernyataan di media bahwa yang mogok kerja adalah orang-orang bayaran. Pihak Pertamina sangat keras kepala dan tidak taat hukum terhadap perarturan yang ada termasuk peraturan ketenagakerjaan.

Padahal PT. Pertamina dan PT. Elnusa Tbk merupakan usaha milik negara atau BUMN. Peraturan yang dibuat oleh negara diingkari dan ribuan nasib crew awak mobil tangki pertamina di telantarkan begitu saja dengan tetap tidak memenuhi tuntutan para kru awak mobil tangki pertamina yang sudah bekerja dan mengabdi pada perusahaan belasan tahun lamanya.

Seolah olah “kebal hukum” Pihak PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. Elnusa Petrofin bukannya melakukan perbaikan terhadap sistim kerja dan mengangkat para kru AMT menjadi Pekerja Tetapnya sebagaimana isi nota pemeriksaan SUDINAKERTRANS Jakarta Utara.

Padahal pendapatan negara dari BUMN paling banyak dari pihak Pertamina sebesar 8 triliun atau sebesar 22,91% dari total pendapatan laba BUMN pada tahun 2013. Sebagian hasil laba pendapatan Pertamina untuk negara itu tersimpan keringat kru awak mobil tangki Pertamina yang bekerja dan mengabdi diri di Pertamina melawan setiap resiko kematian. Terkait Persoalan yang menimpa seluruh kru awak mobil tangki, dalam hal ini Jokowi-jusuf kalla yang katanya pro wong cilik harus bertanggung jawab atas persoalan rakyatnya termasuk AMT. Jokowi-Jusuf Kalla harus berpegang teguh pada keadilan dan kesejahteraan rakyatnya, tidak hanya membela kepentingan pemodal.

Maka negara yang merupakan pemegang kekuasaan BUMN harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang di alami oleh kru awak mobil tangki yang tidak mendapatkan hak normatifnya oleh Pertamina.

Maka atas persoalan diatas kami dari DPP FBTPI yang merupakan serikat dari kru awak mobil tangki yang sedang melawan menuntut Kemenakertrans, Kementerian BUMN dan juga Jokowi-Jusuf Kalla sebagai berikut :

1. Negara harus bertanggung jawab dengan segera menyelesaikan dan memenuhi tuntutan kru awak mobil tangki:

a. Angkat seluruh kru awak mobil tangki menjadi karyawan tetap di PT. Pertamina Patra niaga dan PT. Elnusa Petrofin.

b. Berlakukan sistem upah lembur untuk seluruh kru awak mobil tangki yang bekerja di PT. Pertamina patra niaga dan PT. Elnusa Petrofin untuk kelebihan diatas 8 jam kerja dalam sehari.

c. Bayarkan rapelan upah lembur seluruh kru awak mobil tangki sejak 2011-2017.

d. Pekerjakan kembali seluruh kru awak mobil tangki yang sudah di-PHK sepihak.

e. Bayarkan pesangon kru awak mobil tangki yang sudah dipensiunkan dan PHK sesuai peraturan yang berlaku.

2. Menuntut kepada jokowi-jusuf kalla agar menyelesaikan secepatnya permasalahan kru awak mobil tangki.

3. Menuntut kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri segera mendesak PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. Elnusa Petrofin untuk menjalankan Nota pemeriksaan Sudinaker Jakarta Utara, dan jika Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri tidak segera memenuhi tuntutan ini lebih baik segera mundur dari jabatan menterinya.

Kepada seluruh crew awak mobil tangki, gerakan rakyat dan pejuang keadilan, kami menyerukan:

1. Kepada seluruh crew awak mobil tangki terus bersatu, solid, dan rangkul semua awak mobil tangki yang belum berjuang agar ikut beejuang sampai menang.

2. Terus menggalang solidaritas dan persatuan untuk melawan penindasan maupun menghapus sistem kontrak dan outsourcing.

3. Mengajak untuk terlibat dalam perjuangan kru awak mobil tangki dalam menuntut haknya sampai menang

Demikian pernyataan sikap DPP FBTPI atas persoalan yang terjadi pada seluruh crew awak mobil tangki yang bekerja di PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. Elnusa Petrofin.

Hormat kami
Dewan Pimpinan Pusat
Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia
(DPP FBTPI)

Narahubung :

Pengurus FBTPI Pertamina Patra Niaga Plumpang Wadi +6287875139133

Ketua FBTPI Pertamina Patra Niaga Plumpang Nuratmo +62 878-7528-6458

Ketua Umum FBTPI dan KPBI Ilhamsyah +62 812-1923-5552⁠

Bagikan :

Mungkin Anda Menyukai

Pin It on Pinterest