FBTPI Tolak PHK Sepihak Buruh Pertamina Patra Niaga

 

JAKARTA — Ratusan buruh transportasi melakukan aksi unjuk rasa di kantor Pertamina Patra Niaga, Jakarta, Rabu, 31 Mei 2017. Unjuk rasa ini untuk menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan Pertamina Patra Niaga melalui vendor PT Garda Utama Nasional terhadap 300 sopir, Selasa 30 Mei 2017.

Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) sendiri menolak PHK sepihak tersebut. Sebab dari 300 sopir korban PHK, 174 orang di antaranya anggota FBTPI.

Ketua Umum FBTPI, Ilhamsyah, mengatakan, sejak adanya PHK itu serikat telah berupaya melakukan perundingan namun tidak digubris. “Kami terpaksa melakukan unjuk rasa karena perusahaan mengabaikan perundingan,” kata Ilhamsyah dalam siaran persnya kepada redaksi fbtpi.org.

FBTPI menganggap sekitar 1000 buruh pengangkut BBM  seharusnya sudah menjadi karyawan tetap dan tidak dapat di-PHK semena-mena. Sebelumnya, Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara sudah dua kali menganjurkan bahwa buruh outsourcing di Pertamina Patra Niaga demi mematuhi hukum seharusnya menjadi karyawan tetap. Perusahaan dinilai tidak sah menggunakan outsourcing sebagai inti produksi.

PT Pertamina Patra Niaga dianggap tidak bisa lepas tangan dengan mengatakan bahwa PHK  pada vendor bukan urusan Patra Niaga. “Kita akan tetap berpatokan pada nota pemeriksaan pertama dan khusus kedua yang menyatakan bahwa sopir adalah karyawan tetap Patra Niaga,” kata Ketua FBTPI Pertamina Patra Niaga Nuratmo.

FBTPI juga menganggap PHK sepihak ini sebagai bentuk pelemahan serikat. Sejak Februari hingga April, perusahaan merekrut ratusan karyawan baru. “Pengurangan besar-besaran dimulai dengan perekrutan pekerja baru besar-besaran ,” ujarnya.

Sebelumnya, pengurus serikat buruh Pertamina Patra Niaga di Padalarang dan Bandung juga sempat dilarang bekerja hanya karena mengikuti aksi Hari Buruh di Jakarta. Aksi protes akhirnya membuat mereka dapat bekerja kembali.

Pada November , sekitar 1000 buruh FBTPI di Pertamina Patra Niaga melakukan aksi mogok kerja. Mereka memprotes status alih daya dan kontrak berkepanjangan. Selain itu, para Awak Mobil Tangki juga mendesak penghapusan kondisi kerja yang membahayakan nyawa. Di antaranya adalah jam kerja berkepanjangan.

Jam kerja hingga 12 jam lebih membuat buruh yang membawa bahan mudah terbakar itu rentan kecelakaan. Sejak Desember 2015, sudah tiga kali truk tangki dari depo Plumpang tersebut terbakar. Empat buruh tewas terpanggang dalam kecelakaan tersebut.

AFIK IRWANTO

Bagikan :

Mungkin Anda Menyukai

Pin It on Pinterest