“Bila Enggan Menemui Massa, Hanif Dhakiri Sebaiknya Mundur sebagai Menaker”

Jakarta — Ribuan kru awak mobil tangki yang tergabung dalam Federasi Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (FBTPI), berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 4 Juli 2017. Namun hingga berita ini diturunkan, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri belum bersedia menemui massa.

Ribuan AMT itu berasal dari Banyuwangi, Surabaya, Tegal, Ujung Berung, Padalarang, Plumpang, Lampung, Makassar, Merak, dan Tasikmalaya. Unjuk rasa itu berlangsung sejak pukul 10.00 WIB. Massa membawa berbagai poster berisi tuntutan kepada pemerintah.

Ribuan AMT itu telah mogok selama 13 hari sejak 19 Juni 2017. Massa menuntut agar PT Pertamina Patra Niaga dan PT Elnusa Petrofin mengangkat AMT sebagai karyawan tetap seperti yang dijamin UU Ketenagakerjaan.

Apalagi Sub-Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara sudah mengeluarkan Nota Pemeriksaan pada tanggal 26 september 2016. Nota tersebut memuat temuan berbagai macam pelanggaran terhadap Hak Normatif Para Pekerja. Selain itu juga menerbitkan Nota Pemeriksaan Khusus yang memuat tentang status hubungan kerja tetap antara Para Crew AMT dengan PT. Pertamina Patra Niaga. “Sampai hari ini PT Pertamina Patra Niaga mengabaikan undang-undang,” kata Edi, AMT Surabaya dalam orasinya, Selasa.

Selain itu, massa menuntut Pertamina memberlakukan jam kerja 8 jam sehari. Sebab selama ini AMT bekerja lebih dari 8 jam tanpa upah lembur. Sistem kerja tak sehat inilah yang menyebabkan AMT sering celaka di jalan, itu pun tanpa jaminan asuransi kecelakaan kerja. “AMT bekerja lebih dari 12 jam, membawa barang yang mudah meledak. Kalau kecelakaan kami harus membayar biaya berobat sendiri,” kata Sugianto dari Banyuwangi.

Divisi Advokasi DPP FBTPI Afik Irwanto, mengatakan, Menteri Tenaga Kerja harus ikut turun tangan atas permasalahan yang menimpa AMT. Sebab Pertamina Patra Niaga adalah anak perusahaan Pertamina, badan usaha milik negara. “BUMN seharusnya memberi contoh atas penegakan undang-undang, bukan malah melanggar hukum,” katanya.

Afik mendesak Menaker agar segera menemui massa dan menyelesaikan kasus ketenagakerjaan yang menimpa AMT. “Bila enggan menemui massa, sebaiknya Hanif Dhakiri mundur sebagai Menaker,” kata Afik.

(TIM)

 

Bagikan :

Mungkin Anda Menyukai

Pin It on Pinterest