Anggota DPR RI Minta Pertamina Patra Niaga Patuh UU Ketenagakerjaan

JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mengecam pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan vendor PT Pertamina Patra Niaga terhadap 414 awak mobil tanki (AMT). Dia ikut mendukung rencana mogok AMT apabila Pertamina Patra Niaga tak mematuhi UU Ketenagakerjaan.

Dukungan dari Rieke Dyah itu setelah bertemu Dewan Pengurus Pusat Federasi Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (FBTPI), di gedung DPR RI, Selasa 13 Juni 2017. FBTPI memaparkan kronologi PHK sepihak serta dugaan pelanggaran UU Ketenagakerjaan yang dilakukan Pertamina Patra Niaga terhadap AMT.

Rieke mendesak PT Pertamina Patra Niaga mempekerjakan kembali semua kru AMT yang di-PHK sepihak itu. “Seluruh upah dan tunjangan hari raya juga harus diberikan,” kata Rieke dalam siaran pers yang diterima fbtpi.or, Selasa.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Rieke juga meminta agar PT Pertamina Patra Niaga mematuhi UU Ketenagakerjaan dan menjalankan Nota Pengawasan Sub-Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara Nomor : 4750/1838 pada tanggal 26 September 2016 dan Nomor : 1943/1838 tanggal 5 Mei 2017. Nota tersebut menyatakan bahwa status hubungan kerja Awak Mobil Tanki (AMT) harus beralih menjadi pegawai tetap PT Pertamina Patra Niaga dan meminta hak normatif dipenuhi.

Rieke khawatir PHK sepihak tersebut akan mengganggu arus mudik dan arus balik lebaran. “Sebab arus mudik harus ditunjang dengan pasokan BBM di setiap SPBU,” kata dia.

AFIK IRWANTO

 

Bagikan :

Mungkin Anda Menyukai

Pin It on Pinterest