AMT Surabaya Gelar Aksi Teatrikal

Surabaya — Aksi mogok kerja Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina telah memasuki hari ketiga. Perjuangan dan semangat dari AMT depot Surabaya tidak kenal lelah untuk memperjuangkan hak-haknya yang dirampas oleh Pertamina.

Hari ketiga aksi mogok kerja AMT depot surabaya melakukan inovasi kegiatan seperti diskusi dan penampilan teatrikal dari massa aksi.

Pada acara diskusi hari ini, Havid menyampaikan catatan hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) agar kawan-kawan AMT lebih memahami lagi dasar-dasar hukum perjuangannya. Salah satu poin catatan hukum YLBHI, bahwa Pertamina adalah salah satu perusahaan strategis negara sebagai penyokong kewajiban menyejahterakan rakyat.

Dalam UU No. 8 tahun 1971, Pertamina melaksanakan pengusahaan migas mulai dari mengelola dan menghasilkan migas dari ladang-ladang minyak di seluruh indonesia. Lalu mengolahnya menjadi berbagai produk dan menyediakan serta melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas di seluruh Indonesia.

“Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara sudah seharusnya berkewajiban menyokong kesejahteraan rakyat, namun kenyataannya saat ini pertamina justru malah diprivatisasi. Akhirnya apa yang terjadi pertamina hanya dimiliki oleh segelintir orang,” ujar Havid saat memimpin diskusi

Havid juga menegaskan bahwa efek dari privatisasi BUMN ini mengakibatkan hak-hak buruh sampai saat ini tidak terpenuhi seperti halnya upah lembur yang seharusnya di terima kawan-kawan AMT.

Materi diskusi berikutnya adalah mengenai sistem kerja kontrak/outsourcing. Menurut Havid, status hubungan kerja AMT seharusnya adalah karyawan tetap bukan kontrak/outsourcing sesuai dengan nota pemeriksaan sudinaker. Setiap hari AMT harus mendistribusikan BBM ke SPBU dan ini dilakukan secara terus-menerus dan merupakan bagian dari proses produksi. Berarti AMT  tidak bisa diberlakukan sistem kerja kontrak. “Namun Pertamina dan pihak vendor sebagai mitra kerja tidak mentaatinya,” kata Havid.

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah sangat jelas diatur tentang hubungan kerja. Dalam pasal 59 ayat 2 dinyatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang
sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman.

Namun pada kenyataanya sampai saat ini kawan-kawan AMT masih dianggap sebagai karyawan kontrak/outsourcing. Padahal sudah sangat jelas pada pasal 59 ayat 7 bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi
perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

“Dasar hukum di atas seharusnya sudah sangat jelas dan tidak ada perdebatan lagi, dan sudah seharusnya kawan-kawan AMT menjadi karyawan tetap,” tegas Havid di akhir diskusi.

Selain menjelaskan mengenai dasar-dasar hukum yang menjadi tuntutan, Havid juga menegaskan bahwa perjuangan kawan-kawan AMT akan memicu gerakan buruh yang lainnya, sehingga nantinya akan menjadi kekuatan besar yang akan menghancurkan segala bentuk penindasan. Diskusi yang berlangsung sekitar 2 jam itu berakhir pada pukul 14.30 WIB.

Setelah melakukan diskusi, pada pukul 15.00 massa aksi pun merapat di samping pintu keluar TBBM Surabaya. Grup dan massa aksi perwakilan dari DPW Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) melakukan aksi teatrikal. Dalam teatrikal itu menceritakan tentang penindasan yang dilakukan oleh Pertamina seperti BPJS yang tidak dibayarkan, upah lembur yang tidak dibayar, tidak ada bentuk tanggungjawab dari Pertamina ketika terjadi kecelakaan kerja. Aksi teatrikal ini berlangsung sekitar 1,5 jam. Dan kemudian massa aksi beristirahat dan menunggu buka puasa.

Hari ketiga mogok ini dilakukan dengan penuh semangat sambil menunggu kepastian dari pertemuan yang dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja kepada semua pihak. Namun perlu diketahui bahwasannya pertemuan yang dijadwalkan jam 14.00 WIB harus mundur dikarenakan Menteri Tenaga Kerja memenuhi panggilan Kantor Staf Presiden. Namun kondisi tersebut tidak melunturkan semangat buruh untuk terus berjuang.

Aksi mogok nasional Awak Mobil Tangki (AMT) mulai berdampak terhadap kekosongan yang ada di beberapa SPBU di Banyuwangi, Jember, Jakarta, Sukabumi, Bandung, Lampung, Lamongan dan di beberapa kota lainnya. Kekosongan di beberapa SPBU ini akan terus meluas jika Pertamina tidak memenuhi hak-hak AMT. (RS)

Bagikan :

Mungkin Anda Menyukai

Pin It on Pinterest