AMT Surabaya akan Mobilisasi Massa Lebih Banyak

Surabaya — mogok kerja Awak Mobil Tangki (AMT) resmi diperpanjang sampai pada tanggal 6 juli 2017. Perpanjangan ini tidak terlepas dari hasil perundingan yang dilakukan Menteri Tenaga Kerja bersama semua pihak yang bersengketa. Dalam perundingan tersebut PT. Pertamina Patra Niaga (PPN) terkesan meremehkan permasalahan ini terbukti perwakilan dari pihak PPN yang hadir dalam perundingan adalah orang-orang yang tidak mempunyai kapasitas dalam mengambil keputusan.

Setelah mengetahui hasil perundingan yang dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja bersama semua pihak yang terlibat, Awak Mobil Tangki (AMT) depot Surabaya langsung mengatasi hal itu dengan sigap yakni dengan melakukan diskusi terkait keputusan perpanjangan mogok dan pembahasan strategi untuk ke depan.

“setelah mendengar kabar dari pusat bahwasannya perundingan masih menemui jalan bantu, maka dari itu kami langsung merancang strategi agar tuntutan kita dapat terpenuhi, serta diskusi ini juga untuk memberikan semangat massa agar terus menggelorakan suara perlawanan sampai tuntutan terpenuhi”. Ujar Humas aksi disela-sela diskusi yang dilakukan.

Humas aksi pun menambahkan juga bahwasannya Perpanjangan mogok ini pun akan dimanfaatkan secara maksimal oleh AMT untuk memobilisasi AMT yang lain untuk ikut bergabung dalam pemogokan. Dengan dibantu DPP dan DPW FBTPI (Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia) AMT merancang strategi mobilisasi dengan matang.

Setelah merancang strategi, kawan-kawan AMT melakukan diskusi untuk pemantapan pemahaman dan pengetahuan terutama mengenai dasar-dasar hukum pemogokan yang ada di UU.13/2003. Diskusi yang dilaksanakan kamis (22/06/2017) pukul 19.30 ini dipimpin oleh Havid, dalam pendiskusian tersebut Havid membahas sangat detail tentang legalitas aksi mogok seperti yang tertuang dalam pasal 139 dan 140 yang lebih menjelaskan tentang prosedural dalam menjalankan mogok kerja.

“Dalam proses pemogokan yang dilakukan oleh AMT secara nasional ini sudah sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang tertuang dalam UU.13/2003 pasal 139 dan 140. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa agenda mogok kerja ini adalah agenda mogok yang bersifat nasional (Mogok Kerja Nasional) dan terpimpin secara terpusat se-Nasional melalui DPP-FBTPI Pusat (Jakarta). Maka dari itu, pemberitahuan mogok nasional dilakukan secara terpusat di bawah DPP-FBTPI dan diketahui oleh instansi-instansi terkait di Pusat sedangkan di daerah-daerah juga dikertahui oleh instansi-instansi yang di daerah”. kata Havid saat memimpin jalannya diskusi.

Dalam pendiskusian tersebut Havid juga menegaskan bahwasannya tidak ada alasan lagi kalau pemogokan yang dilakukan oleh AMT Pertamina Patra Niaga tidak sah, kita sudah sesuai aturan hukum yang berlaku. Havid juga menambahkan bahwa perusahaan dilarang dengan tegas apabila mencoba menghalang-halangi, menakut-nakuti (mengintimidasi) buruh yang sedang melakukan mogok kerja, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 UU.13/2003. Yang bunyinya sebagai berikut: “ayat (1) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja / buruh dan serikat pekerja / serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai. ayat (2) Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja / buruh dan pengurus serikat pekerja / serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam pasal tersebut menegaskan bahwasanya perusahaan dilarang menghalang-halangi, seperti menjatuhkan hukuman (termasuk mem-PHK, memblokir AMT); mengintimidasi (mengancam) dalam bentuk apapun; atau melakukan mutasi yang merugikan.

Havid pun juga mempertegas bahwasannya dalam Pasal 144 UU Ketenagakerjaan telah mengatur “bahwa pengusaha dilarang: (a) Mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan; atau (b)Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja”. Aturan hukum dalam Pasal 144 UU.13/2003 di atas sudah jelas, dalam huruf b dijelaskan bahwa pengusaha dilarang memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada buruh dan pengurus serikat selama dan sesudah mogok. Artinya, apabila pengusaha mencoba mengancam dengan ancaman PHK, Pemblokiran, atau tindakan yang mengarah kepada sanksi atau tindakan balasan, hal tersebut adalah melanggar hukum, melanggar undang-undang.

Dalam pendiskusian tersebut ada salah satu massa aksi yang menyampaikan bahwasanya dia diancam akan di PHK. “Saya diancam akan di PHK oleh perusahaan karena melakukan aksi mogok kerja ini.” Pernyataan salah satu massa aksi yang tidak mau disebutkan namanya.

Mendengar pernyataan dari salah satu massa aksi mogok yang mendapatkan ancaman seperti itu, Havid menegaskan “Apabila pengusaha mencoba mengintimidasi kawan2 AMT yang mogok, yakni dengan mem-PHK, mem-blokir maka pengusaha telah melanggar ketentuan Pasal 144 UU ketenagakerjaan dan akan dikenai sanksi sebagaimana telah diatur dalam 187 UU Ketenagakerjaan, yakni dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta”.

Dalam pendiskusian ini salah satu AMT juga menyampaikan pertanyaan tentang upahnya, “bagaimana dengan upah atau gaji kami apakah masih tetap diberikan atau tidak karena kami sedang melakukan mogok kerja”.

Menanggapi pertanyaan itu Havid menjawabnya sesuai dengan yang ada di undang-undang. “jangan khawatir!! Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengatur dengan tegas dalam Pasal 145 UU.13/2003 yang berbunyi Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja / buruh berhak mendapatkan upah karena berdasarkan ketentuan Pasal 145 UU Ketenagakerjaan di atas, perlu kawan-kawan ketahui bahwa pengusaha wajib membayar upah kawan-kawan AMT selama menjalankan aksi mogok nasional”.

Dan Havid juga mempertegas penyataanya “apabila pengusaha tidak membayar upah kawan-kawan AMT yang melakukan mogok kerja yang sudah sah secara hukum, maka pengusaha akan dikenakan sanksi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 186 ayat (1) UU Ketenagakerjaan No.13/2003 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).”

Jawaban dari Havid pun disambut dengan meriah oleh AMT depot surabaya yang melakukan aksi mogok kerja.

Pendiskusian yang dilakukan selama 2,5 jam ini berakhir pada pukul 22.00. Setelah mendapatkan pendidikan yang sangat jelas massa aksi pun menyatakan kesiapannya untuk menyebarluaskan pemahaman yang didapatkan kepada AMT yang lainnya, sehingga dalam pemogokan dilakukan sampai pada tanggal 6 juli nanti kawan-kawan AMT depot Surabaya siap untuk mobilisasi massa lebih banyak lagi. (R.S)

Bagikan :

Mungkin Anda Menyukai

Pin It on Pinterest