AMT Akan Mogok, Kemenaker Kirim Undangan Mediasi

JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan RI akan memediasi awak mobil tangki (AMT) yang tergabung dalam Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) dengan PT Pertamina Patra Niaga pada Jumat 16 Juni 2017. Mediasi tersebut terkait rencana mogok AMT secara nasional di 11 daerah mulai 19-26 Juni 2017.

Undangan mediasi itu disampaikan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial kepada DPP FBTPI, Rabu hari ini. Kemenaker melakukan mediasi setelah menerima pemberitahuan rencana mogok AMT dari DPP FBTPI Selasa kemarin.

Dalam surat yang ditandangani Dirjen John W. Daniel Saragih, mediasi akan digelar pukul 09.30-11.30 WIB di ruang rapat direktorat jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Selain DPP FBTPI, Kemenaker juga mengundang pimpinan perusahaan PT Pertamina, PT Pertamina Patra Niaga, PT Elnusa beserta seluruh vendor perusahaan.

Rencana AMT yang mogok yakni berada di Depot Plumpang (Jakarta), Depot Ujung Berung, Depot Padalarang, Depot Tegal, Depot Banyuwangi, Depot Surabaya, Depot Tasik, Depot Merak dan Depot Lampung. Selain itu juga ditambah dengan wilayah kerja PT.Elnusa Petrofin Depot Makasar dan Depot Jambi.

Ketua Umum DPP FBTPI, Ilham Syah, mengatakan, mogok nasional itu sebagai bentuk protes terhadap Pertamina atas hubungan kerja yang merugikan AMT. PT Pertamina Patra Niaga maupun PT Elnusa Petrofin melalui vendor yang direkrutnya memberlakukan sistem kerja kontrak terhadap AMT. Akibatnya, AMT sewaktu-waktu bisa di-PHK sepihak tanpa kompensasi seperti yang dialami 414 AMT di akhir Mei lalu meski telah bekerja bertahun-tahun.

Penerapan sistem kerja kontrak juga mengakibatkan pekerja tidak mendapatkan hak cuti tahunan dan hak atas penetepan upah berkala. Sebab setiap tahun kontrak AMT itu diputus dan wajib menandatangani kontrak baru. Artinya masa kerja hanya dihitung satu tahun, meski kenyataannya bekerja bertahun-tahun,” kata Ilham Syah.

AFIK IRWANTO

Bagikan :

Mungkin Anda Menyukai

Pin It on Pinterest