13 Buruh FBTPI Dipecat dan Tak Digaji

JAKARTA — Sebanyak 13 orang dari 350 buruh transportasi Pertamina Patra Niaga yang dipecat sepihak, ternyata belum menerima gaji bulan Mei. Kondisi ini membuat awak mobil tangki (AMT) makin dirugikan.

Ketiga belas buruh anggota Federasi Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (FBTPI) itu yakni Abdul Manan, Asep Anwar, Edi Wijaya, Firman Maulana, Mohammad Irfan, Budiono, Ujang Sumantri, Sukarna, Nofriadi, Sarih Prasetio, Chanif, Cris Nofriandi, dan Rosidin.

Kordinator Departemen Advokasi Dewan Pengurus Pusat FBTPI, Gallyta Nur Bawoel, mengatakan, nasib buruh transportasi kian memburuk sejak Pertamina Patra Niaga mengalihkan vendornya dari PT Sapta Sarana Sejahtera (SSS) ke PT Garda Utama Nasional (GUN) nasib buruh transportasi kian memburuk.

Dampaknya, jadwal pencairan upah buruh mundur ke akhir bulan dari sebelumnya setiap tanggal 28. Bahkan sejak Maret 2017, gaji selalu telat dibayarkan dengan alasan data yang tidak singkron. Puncaknya PT Garda Utama Nasional melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap 350 sopir pada Selasa 30 Mei 2017. “Lalu masuk laporan bahwa 13 buruh yang dipecat belum menerima upah bulan Mei,” kata Gallyta dalam siaran persnya, Sabtu 10 Juni 2017.

Sesuai Pasal 93 ayat 2 UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha yang terlambat membayarkan atau tidak memberikan upah bisa dikenakan denda. Ketentuan besar denda diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Keterlambatan empat sampai delapan hari bisa dikenakan denda 5 persen per hari. Denda meningkat menjadi 1 persen per hari bila masa keterlambatan lebih dari delapan hari.

Keterlambatan selama sebulan, sesuai PP tersebut, maka denda dtambah dengan bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah. “Adanya denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar upah ke pekerja,” kata Gallyta.

AFIK IRWANTO

Bagikan :

Mungkin Anda Menyukai

Pin It on Pinterest